Belum Standar AEoI, Indonesia Tak Dapat Info Pajak Luar Negeri

“Kalau tidak mendapat akses data wajib pajak dari luar negeri, Indonesia akan dapat masalah serius dalam memenuhi penerimaan pajak," kata Sri Mulyani.
Maria Yuniar Ardhiati
22 Maret 2017, 19:39
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Komitmen pemerintah mengikuti program pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait perpajakan mulai tahun depan, dapat terganjal. Penyebabnya, hingga kini pemerintah belum memenuhi tiga persyaratan sebagai standar AEoI yang ditargetkan paling lambat Mei mendatang.

“Kami baru memenuhi sebagian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (22/2). (Baca: Bank Setop Transaksi Nasabah Asing yang Enggan Buka Data)

Ia menjelaskan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti pertukaran data tersebut. Pertama, pemerintah harus menerbitkan aturan untuk memfasilitasi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh data dari mana pun, termasuk di sektor keuangan.

Saat ini, perbankan konvensional dan syariah, pasar modal, serta asuransi menerapkan prinsip kerahasiaan data. Alhasil, Direktorat Jendeal Pajak harus menempuh proses panjang untuk mendapatkan data tersebut. Jadi, diperlukan revisi terhadap undang-undang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, serta ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP).

Kedua, kesesuaian sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dengan format dan konten negara lain. Hal ini penting untuk mempertanggungjawabkan pelaporan pajak. Ketiga, kesesuaian teknologi informasi basis data yang kuat dan sesuai standar, untuk menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi.

Sri Mulyani mengklaim instansinya terus membenahi sistem perpajakan secara menyeluruh. “Untuk mencapai persyaratan AEoI, Indonesia harus punya perundang-undangan di tingkat primer,” katanya. Perundang-undangan ini menjadi payung hukum untuk membuka akses informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap data wajib pajak di institusi mana pun.

(Baca: Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung)

Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017. Revisi PMK Nomor 125/PMK.10/2015 tentang tata cara pertukaran informasi ini merupakan aturan turunan untuk penerapan AEoI.

Namun,  pemerintah masih punya pekerjaan rumah sebelum Mei mendatang, yaitu menerbitkan Peraturan Pengganti UU (Perppu) sebagai payung hukum untuk membuka data kerahasiaan bank. Perppu yang tengah disiapkan pemerintah terkait empat UU. Undang-undang yang dimaksud yakni UU Perbankan, Perbankan syariah, Pasar modal, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sri Mulyani menjelaskan, jika pemerintah tidak bisa memenuhi standar yang disyaratkan AEoI maka Indonesia tidak akan memperoleh informasi dari luar negeri. “Kalau tidak mendapat akses data wajib pajak dari luar negeri, Indonesia akan dapat masalah serius dalam memenuhi penerimaan pajak,” katanya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, potensi harta wajib pajak di luar negeri mencapai Rp 4.000 triliun. (Baca: Ditjen Pajak Bidik Rp 4.000 Triliun Harta di Luar Negeri Lewat AEoI)

Namun, jumlah yang sudah kembali ke dalam negeri melalui amnesti pajak atau tax amnesty hanya Rp 145 triliun hingga saat ini. Dengan kata lain, wajib pajak masih menyimpan sebagian besar harta tersebut di luar negeri.

Yoga pun menyatakan, Direktorat Jenderal Pajak mampu memburu harta wajib pajak di luar negeri dengan berbekal amnesti pajak serta AEoI. “AEoI akan berlaku 2018, nanti kami lihat,” ujarnya kepada Katadata.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait