DPR Pangkas Usul Pemerintah, Subsidi Energi Naik 16% Jadi Rp 89,9 T

Pemerintah diminta merealisasikan distribusi tertutup LPG tiga kilogram guna menekan lonjakan anggaran subsidi di tahun-tahun mendatang.
Desy Setyowati
27 Juli 2017, 10:51
Elpiji subsidi
Arief Kamaludin | Katadata

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat, anggaran subsidi energi naik Rp 12,5 triliun menjadi Rp 89,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Nominal tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah yang sebesar Rp 103,1 triliun.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan, pihaknya menyadari subsidi dan bantuan sosial lainnya sangat diperlukan masyarakat. Namun, pemerintah juga harus mengelola anggaran terkait secara efektif. Maka itu, kenaikan anggaran subsidi disepakati tak sebesar usulan.

“Kami sadari subsidi penting untuk diberikan. Tapi pemerintah perlu kontrol keseimbangan antara subsidi dan belanja negara dalam rangka kesejahteraan rakyat,” ujar dia saat Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7) malam. (Baca juga: Anggaran Perubahan 2017 Masuk Paripurna, Rencana Utang Rp 461 T)

Hal senada juga disampaikan Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemerintah diminta untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Maka itu, data penerima subsidi harus segera dirinci dan divalidasi. 

Keterangan

APBN-P 2016

2017

Outlook

 

Kesepakatan Raker

APBN

RAPBN-P

Asumsi dan Parameter

ICP (US$/Barel)

40

45

50

48

48

Nilai Tukar (Rp/US$)

13.500

13.300

13.400

13.400

13.400

Volume BBM (ribu kl)

a. Minyak tanah

b. Minyak solar

16.188

688

15.500

16.610

610

16.000

16.610

610

16.000

16.110

610

15.500

16.110

610

15.500

Volume LPG 3 kg (Juta kg)

6.250

7.096

6.199

6.500

6.199

(Miliar Rupiah)

 

 

 

 

 

1. Subsisi BBM tertentu

a. Minyak tanah

b. Minyak solar

13.908,4

2.304,6

11.603,8

10.118,7

2.118,7

8.000

10.389,5

2.369,5

8.000

10.012,3

2.262,3

7.750

10.012,2

2.262,3

7.750

2. Subsidi LPG 3 kg

25.197,5

20.000

36.822,4

38.080,8

36.318,5

PPN atas JBT minyak tanah dan LPG 3 kg

2.750,2

2.211,9

3.919,2

4.034,3

3.858,1

Cary over ke tahun berikutnya

-

-

-

-

5.700

Sub totalsubsidi BBM dan LPG

43.686,9

32,330,6

51.111,1

52.127,3

44.488,8

3. Subsidi Listrik

38.387,4

44.983,7

51.997,9

51.854,7

45.375,2

Total

82.074,3

77.314,3

103.109

103.982

89.864


Secara garis besar, Banggar memberikan persetujuan kenaikan anggaran subsidi dengan lima catatan. Pertama, pemerintah harus menggunakan data yang valid dan sumber data tunggal untuk semua penyaluran program subsidi energi dan non energi, juga batuan sosial (bansos). 

Kedua, pemerintah harus berkomitmen melaksanakan program distribusi tertutup LPG tabung tiga kilogram (kg). “Dengan begitu, kegagalan tahun ini (distribusi LPG tiga kg) secara tertutup tidak terulang lagi,” kata Ketua Banggar Aziz Syamsudin. (Baca juga: Pemerintah Targetkan Subsidi Elpiji Nontunai Mulai Tahun Depan)

Ketiga, pemerintah harus mensosialisasikan dan menyediakan LPG tabung 5,5 kg agar penyaluran LPG tiga kg bisa tepat sasaran. Keempat, pemerintah harus terus berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. 

Catatan terakhir, pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan tarif tenaga listrik agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Video Pilihan

Artikel Terkait