Dua Pasang Bankir Senior dan Pejabat BI Berebut Kursi Bos OJK

Dua kandidat merupakan bankir senior yaitu Sigit Pramono dan Zulkifli Zaini. Dua lainnya memiliki latar belakang pejabat karier di BI yaitu Wimboh Santoso dan Dyah Nastiti K. Makhijani.
Desy Setyowati
7 Maret 2017, 17:34
OJK
Arief Kamaludin|KATADATA

Seleksi dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memasuki tahap akhir yakni sesi wawancara pada pekan ini. Sebanyak 30 kandidat akan menjalani tahapan tersebut, empat kandidat di antaranya membidik jabatan Ketua OJK.

Sumber Katadata menyebutkan, kandidat yang mencalonkan diri sebagai Ketua OJK periode 2017-2022 yaitu Sigit Pramono, Zulkifli Zaini, Wimboh Santoso, dan Dyah Nastiti K. Makhijani. Keempat kanidat itu berasal dari latar belakang perbankan, yaitu bankir senior dan pejabat Bank Indonesia (BI).

Sigit Pramono pernah menjadi Presiden Direktur BII pada 2002-2003 dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2003-2008. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) selama 10 tahun hingga Juni tahun lalu.

Sementara itu, Zulkifli Zaini menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak 2015. Sebelumnya, dia pernah menduduki posisi Direktur Utama Bank Mandiri (2010 - 2013), menggantikan Agus D.W. Martowardojo yang ketika itu diangkat menjadi Menteri Keuangan dan saat ini Gubernur BI.

Di sisi lain, kandidat dari BI, Dyah Nastiti pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, serta Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun, Wimboh tercatat sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI periode 2010 - 2012 dan Kepala perwakilan BI di New York pada 2012. Saat ini, Wimboh menjabat Komisaris Utama di Bank Mandiri.

Meski seleksi dewan komisioner memasuki tahap akhir, perjuangan para kandidat masih panjang. Setelah sesi wawancara pekan ini, tim panitia seleksi yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memilih 21 calon untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca juga: 30 Calon Komisioner OJK Lolos ke Tahap Wawancara Pekan Ini)

Nantinya, dari jumlah itu, Presiden akan memilih 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, DPR akan memilih tujuh orang yang akan menjabat sebagai Dewan Komisioner OJK periode 2017 – 2022.      

Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno enggan berkomentar mengenai peluang keempat kandidat ketua OJK tersebut. Semula, ia mengaku menjagokan Ketua OJK periode 2012-2017 Muliaman Haddad. Namun, Muliaman justru gugur pada tahap kedua seleksi oleh tim pansel.

Padahal, menurut dia, OJK mencatatkan kinerja yang positif di bawah kepemimpinan Muliaman. "Jagoannya Muliaman itu sudah dicoret. Padahal dia prestasinya besar. OJK bagus loh, perbankan tenang. Dia itu profesional," kata Supriyatno kepada Katadata, Selasa (7/3). (Baca juga: Muliaman dan 4 Komisioner Terpental, OJK Akan Bertabur Wajah Baru)

Setali tiga uang dengan Soepriyatno, Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno pun belum mau berkomentar banyak perihal keempat kandidat tersebut. Menurut dia, masih terlalu dini memperkirakan kandidat terkuat yang akan lolos menduduki jabatan Ketua OJK.

Menurut dia, calon terkuat baru bisa diprediksi setelah Jokowi menyerahkan kepada parlemen 14 calon atau dua calon untuk masing-masing posisi dewan komisioner. "Ini masih spekulasi dan permainan ambisi. Bisa saja (tiap calon) saling mempromosikan diri," kata dia. "Saya tunggu calon dari Presiden dulu. Kemungkinan April diserahkan ke DPR.”

Meski demikian, kedua anggota Komisi Keuangan DPR tersebut sepakat profesionalisme dan kredibilitas dari calon menjadi poin penting penilaian komisi. Selain itu, kandidat Ketua OJK diharapkan juga memiliki semangat muda dan berintegritas. "Bukan profesional kutu loncat," kata Hendrawan.

Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kandidat yang terpilih semestinya memiliki visi yang baru. Visi itu terutama berupa inovasi dan terobosan untuk memperdalam pasar keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga industri keuangan non-bank, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun (dapen).

Alasannya, hingga kini, aset industri keuangan masih didominasi oleh aset perbankan yaitu sebesar 70 persen. "(Intinya) bagaimana mendorong minat investor domestik supaya tidak dangkal dan sistem keuangan yang lebih kuat kalau ada gejolak," kata Josua.

Selain itu, ia menambahkan, kandidat juga harus memiliki visi mendorong agar layanan keuangan, seperti pembiayaan, bisa dinikmati lebih banyak masyarakat. “Memajukan fungsi intermediasi untuk support (mendorong) pertumbuhan ekonomi berkeadilan,” ujarnya. Upaya tersebut juga penting agar bank-bank lokal tidak kalah saing saat berlakunya integrasi perbankan ASEAN pada 2020.  

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait