Dua Pasang Bankir Senior dan Pejabat BI Berebut Kursi Bos OJK
Nantinya, dari jumlah itu, Presiden akan memilih 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, DPR akan memilih tujuh orang yang akan menjabat sebagai Dewan Komisioner OJK periode 2017 – 2022.
Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno enggan berkomentar mengenai peluang keempat kandidat ketua OJK tersebut. Semula, ia mengaku menjagokan Ketua OJK periode 2012-2017 Muliaman Haddad. Namun, Muliaman justru gugur pada tahap kedua seleksi oleh tim pansel.
Padahal, menurut dia, OJK mencatatkan kinerja yang positif di bawah kepemimpinan Muliaman. "Jagoannya Muliaman itu sudah dicoret. Padahal dia prestasinya besar. OJK bagus loh, perbankan tenang. Dia itu profesional," kata Supriyatno kepada Katadata, Selasa (7/3). (Baca juga: Muliaman dan 4 Komisioner Terpental, OJK Akan Bertabur Wajah Baru)
Setali tiga uang dengan Soepriyatno, Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno pun belum mau berkomentar banyak perihal keempat kandidat tersebut. Menurut dia, masih terlalu dini memperkirakan kandidat terkuat yang akan lolos menduduki jabatan Ketua OJK.
Menurut dia, calon terkuat baru bisa diprediksi setelah Jokowi menyerahkan kepada parlemen 14 calon atau dua calon untuk masing-masing posisi dewan komisioner. "Ini masih spekulasi dan permainan ambisi. Bisa saja (tiap calon) saling mempromosikan diri," kata dia. "Saya tunggu calon dari Presiden dulu. Kemungkinan April diserahkan ke DPR.”
Meski demikian, kedua anggota Komisi Keuangan DPR tersebut sepakat profesionalisme dan kredibilitas dari calon menjadi poin penting penilaian komisi. Selain itu, kandidat Ketua OJK diharapkan juga memiliki semangat muda dan berintegritas. "Bukan profesional kutu loncat," kata Hendrawan.
Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kandidat yang terpilih semestinya memiliki visi yang baru. Visi itu terutama berupa inovasi dan terobosan untuk memperdalam pasar keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga industri keuangan non-bank, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun (dapen).
Alasannya, hingga kini, aset industri keuangan masih didominasi oleh aset perbankan yaitu sebesar 70 persen. "(Intinya) bagaimana mendorong minat investor domestik supaya tidak dangkal dan sistem keuangan yang lebih kuat kalau ada gejolak," kata Josua.
Selain itu, ia menambahkan, kandidat juga harus memiliki visi mendorong agar layanan keuangan, seperti pembiayaan, bisa dinikmati lebih banyak masyarakat. “Memajukan fungsi intermediasi untuk support (mendorong) pertumbuhan ekonomi berkeadilan,” ujarnya. Upaya tersebut juga penting agar bank-bank lokal tidak kalah saing saat berlakunya integrasi perbankan ASEAN pada 2020.
