Kunci Pencegah Krisis, Sri Mulyani: Saling Percaya dan Jaminan Hukum

"Trust (kepercayaan) itu penting karena ketika ada kondisi seperti tadi (krisis), karena pengalaman saya, 'ya sudahlah diam saja kalau krisis nanti ke Presiden’.”
Desy Setyowati
22 Februari 2017, 20:20
Sri Mulyani OJK BI
Katadata | Arief Kamaludin
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Haddad.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sikap saling percaya antar-otoritas keuangan dalam hal pertukaran informasi guna mencegah krisis. Hal ini berdasarkan pengalamannya menghadapi situasi krisis pada 2008-2009 lalu.  

"Trust (kepercayaan) itu penting karena ketika ada kondisi seperti tadi (krisis), karena pengalaman saya, 'ya sudahlah diam saja kalau krisis nanti ke Presiden'," ujar Sri Mulyani saat rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (22/2). (Baca juga: BI: Ekonomi Indonesia 2016 Selamat Berkat UU Pencegah Krisis)

Berdasarkan pengalaman itu, dia bersama anggota-anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menjajaki kerja sama untuk saling memahami mekanisme kerja dan budaya di masing-masing organisasi. Tujuannya, agar bisa saling memahami dan saling percaya.

Apalagi, anggota KSSK secara rutin melakukan rapat untuk membahas kondisi sistem keuangan. Dalam rapat tersebut, dikaji pula protokol dalam mencegah krisis dan menetapkan informasi yang perlu disampaikan. Maka itu, diperlukan chemistry dan rasa saling percaya.

"(Jangan) Mereka anggap 'oh ini informasi saya' dan tidak saling percaya untuk sharing. Tapi bagaimana informasi itu harus cepat disampaikan," ujar Sri Mulyani. (Baca juga: Sri Mulyani Peringatkan Bahaya Dampak Gagal Bayar Utang Yunani)

Selain sikap saling percaya, dia menambahkan, otoritas juga perlu memiliki jaminan hukum terkait kebijakan yang diambilnya. Tanpa jaminan ini, otoritas menjadi ragu-ragu dalam mengambil kebijakan sehingga merugikan negara.

Jaminan hukum tersebut juga masuk dalam hasil penilaian sektor keuangan (Financial Sector Assesment Program/FSAP) oleh Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF) dan Bank Dunia.

"Kami selesaikan FSAP dengan IMF dan Bank Dunia mengenai apa kelebihan dan kelemahan dari institusi dan kelebihan Indonesia, tertulis 'kalau pengambil kebijakan tidak merasa terlindungi secara hukum, ya dia akan diam saja'," ucap Sri Mulyani.

Jaminan hukum ini dinilainya penting, sebab meskipun dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) tidak diperkenankan adanya bailout alias pemberian dana talangan dari pemerintah, namun segala persoalan biasanya kembali pada keuangan negara.

Lebih jauh, ia juga memandang pentingnya hubungan baik khususnya dengan parlemen untuk mencegah terjadinya krisis. Oleh sebab itu, ia meminta Komisi XI DPR sebagai mitra Kementerian Keuangan dalam mengambil keputusan juga berperan membangun hubungan yang positif.

"Saya tahu betul, kalau ada apa-apa akan kembali ke keuangan negara. Maka Komisi XI dan Kemenkeu sebagai penjaga terakhir harus berhubungan baik," kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait