Bisnis Mana di Dunia yang Tanpa Cost Recovery?

Bagi perusahaan minyak cuma ada dua pendapatan dan semuanya dalam bentuk barel. Pertama, cost oil barrel. Kedua, profit oil barrel.
Maria Yuniar Ardhiati
9 Agustus 2016, 14:43
No image
Donang Wahyu | Katadata

Para pelaku industri minyak dan gas bumi yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menjadi penyebab melesunya iklim investasi di sektor hulu migas. PP ini mengatur cost recovery atau pengembalian biaya dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas oleh pemerintah.

Karena mendapat penilain demikain, aturan tersebut diusulkan untuk direvisi. Namun menurut praktisi senior industri minyak dan gas bumi (migas) John Karamoy, tidak ada yang salah dari konsep cost recovery. Bahkan, ia menyebutkan setiap bisnis yang dijalankan di dunia ini masih mengadopsi konsep cost recovery.

Kepada wartawan Katadata, Maria Yuniar, Metta Dharmasaputra, dan Miftah Ardhian, mantan Komisaris Utama Medco Energy Internasional itu menjelaskan konsep yang turut dibangunnya di dunia migas Indonesia itu. "Yang menjadi masalah itu kan karena yang mengurus cost recovery adalah orang lain," kata John di kediamannya, Kamis, 4 Agustus 2016.

Bagaimana menurut Anda mengenai usulan revisi peraturan soal cost recovery. Apakah memang diperlukan?

Advertisement

Ada beberapa peraturan pemerintah yang kontraproduktif, yang sebenarnya bertentangan dengan production sharing. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Itu soal cost recovery, ada hubungannya dengan pajak.

Saya sudah baca peraturannya sepintas. Sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau diterapkan seperti apa yang tertulis itu, ya memang cocok. Kemudian, sepertinya dipelintir. Tidak tahu oleh siapa. Ya di antaranya disebutkan, cost recovery tidak boleh merugikan negara. Cost recovery kok dijadikan istilah yang aneh. Bisnis mana sih di dunia ini yang tanpa cost recovery?

Anda ikut menyusun peraturan tentang cost recovery pada 1967. Bagaimana Anda membangunnya dan mengapa implementasinya menyimpang sekarang?

Itu definisinya sangat sederhana. Semua biaya yang berhubungan dengan penerapan production sharing adalah cost recovery. Jadi, semua kegiatan yang dijalankan untuk melaksanakan kontrak itu masuk ke cost recovery. Lalu, apa sih yang tidak masuk?

Dalam pengalaman saya selama puluhan tahun, memang ada masalah dalam menenunkan suatu hal masuk ke cost recovery atau tidak. Tapi, itu hanya hal yang kecil. Sebagai perbandingan, dari seratus juta kegiatan, yang dipertanyakan hanya satu hingga dua juta. Dulu saya pernah bilang. Kalau pemerintah tidak mau, ya sudah, kita telan. So what?

Jadi, sebenarnya cost recovery itu tidak masalah?

Cost recovery itu tidak apa-apa. Yang menjadi masalah itu kan karena yang mengurusnya adalah orang lain. Itu sebenarnya cost perusahaan, yang kemudian kami minta ganti. Sekarang kenapa waktu orang minta ganti malah ribut? Kan ibaratnya kami memberi talangan. Bukan berarti pemerintah menggantinya dalam bentuk uang. Tidak ada yang seperti itu. Namun, dipotong dari bagian pemerintah dalam bentuk minyak.

Jadi, kalau pemerintah seharusnya mendapatkan 100 barel, karena ada cost, jadi mereka dapat 90 barel saja untuk mengganti biaya. Jadi tidak ada cash di situ. Kembali lagi. Bagi perusahaan minyak, cuma ada dua pendapatan dan semuanya dalam bentuk barel. Pertama, cost oil barrel. Kedua, profit oil barrel.

Dengan pemahaman yang bergeser soal cost recovery, apakah sebaiknya konsep ini ditiadakan dan diganti dengan konsep yang baru? Atau malah harus dipertahankan untuk menarik minat industri migas?

Kalau dikembalikan seperti sebelumnya itu kan seperti bisnis biasa. Setiap bisnis yang mendatangkan revenue, pasti ada cost-nya. Ya sudah, berapa pajak korporat itu? Dua puluh persen? Oke! Nah, supaya pemerintah dapat lebih tinggi, ada additional tax. Itu yang disebut sebagai royalti. Jadi, konsep di dunia itu ada tax dan royalty. Selain itu, ada konsep production sharing. Itu sebetulnya sama.

Ada negara-negara yang menganut production sharing karena dianggap lebih menguntungkan. Namun ada negara yang menggunakan konsep tax and royalty. Kita tinggal pilih. Tax and royalty sudah terjadi di batu bara. Apakah kita akan begitu? Jawabannya, kami ini kan kontrak. Pada masa kontrak berlaku tax and royalty atau production sharing. Kalau dia tax and royalty, akan dipertanyakan di mana pemerintah menguasai bumi dan tanahnya itu.

Apakah kemudian itu jadi milik perusahaan karena konsesi?

Iya, tapi tidak langsung seperti itu. Undang-Undang kita menyebut sumber daya milik rakyat, tapi dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Dalam mengelola ini, pemerintah memiliki dua cara, bisa mengelola sendiri atau menunjuk orang lain. Jika menunjuk orang lain, maka orang lain ini dikuasai oleh pemerintah. Nah pertanyaannya, SKK Migas itu sekarang mengawasi atau tidak?

Maria Yuniar Ardhiati
Maria Yuniar Ardhiati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait