Pemberantasan Maling Ikan Dinilai Sebagai Wujud Pembangunan Kelautan

Pembangunan infrastruktur kelautan akan terus digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
13 Desember 2017, 18:46
FV Viking
Arief Kamaludin|KATADATA
FV Viking, kapal penangkap ikan ilegal yang jadi buronan Interpol Norwegia, diledakkan di Perairan Tanjung Batu Mandi, Pangandaran, Jawa Barat, Senin (14/3).

Pemerintah terus berupaya memberantas pencurian ikan (illegal fishing) di seluruh perairan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah konkrit pembangunan kelautan untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang besar dan disegani dunia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, fokusnya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, penguatan sektor kelautan perlu dilakukan.

Terdapat tiga poin yang menjadi pegangan dalam menjalankan program ini yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. "Wujud nyatanya adalah memberantas illegal fishing, dan menegakan hukum di laut," ujar Tjahjo saat acara Hari Nusantara 2017, di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).

(Baca juga: Anggaran Turun, Menteri Susi Minta Peserta Tender Tak Korupsi)

Selain itu, pemerintah pun akan terus berupaya untuk memberdayakan nelayan-nelayan lokal agar lebih sejahtera. Namun, upaya ini harus didasari dengan upaya menjaga kelestarian laut. 

Sampai dengan saat ini, pemerintah juga fokus untuk membangun infrastruktur pendukung di sektor kelautan. Harapannya, pada awal tahun 2019, berbagai proyek infrastruktur sudah bisa terlaksana, dan berfungsi dengan baik. Alhasil, Tjahjo mengatakan, jajaran pemerintahan hars terus fokus dalam menjalankan kewajibannya.

"Sisa dua tahun ini, juga memasuki bulan-bulan politik, tetapi tetap harus bekerja bersama untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan," ujar Tjahjo.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, rencana pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan hal yang realistis mengingat potensi laut Indonesia yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Jabar pun berkomitmen untuk membantu merealisasikan rencana tersebut.

Salah satu caranya adalah dengan mempercepat dan mempermudah pembangunan Pelabuhan Patimban yang akan memperkuat peran Jabar dalam ekonomi kemaritiman nasional. Namun, selain itu, pemerintah dinilai perlu menyelesaikan kendala-kendala yang ada.

(Baca juga: KKP Bangun Dua Proyek Senilai Rp 28,96 Miliar di Pangandaran)

"Lemahnya akses permodalan nelayan, kerusakan lingkungan di pantai atau pesisir. Maka, diperlukan program bantuan sarana dan prasarana," ujar pria yang akrab disapa Aher ini.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait