Sepekan Berlaku, Harga Beras Masih di Atas HET

Di berbagai daerah, masih banyak beras dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengamat menilai peran Bulog harus diperbesar.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
7 September 2017, 15:48
Beras pangan
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sejak 1 September 2017 lalu. Namun, hingga kini masih banyak pedagang di berbagai daerah yang menetapkan harga jual yang lebih tinggi.

Sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan mencatat, harga rata-rata beras medium di DKI Jakarta hari ini mencapai Rp 11.010 per kilogram. Sementara di Palembang harganya Rp 10.500 per kilogram. Padahal, HET beras medium yang ditetapkan untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan adalah Rp 9.450 per kilogram.

Di kota lain seperti Ambon dan Jayapura, rerata harga beras mediumnya masing-masing Rp 12.000 dan Rp 14.000 per kilogram. Padahal, HET beras untuk Pulau Maluku dan papua sebesar Rp 10.250. Di kedua wilayah di Indonesia Timur ini, harga beras medium di pasaran bahkan lebih tinggi ketimbang HET beras premium yang ditetapkan, yakni Rp 13.600 per kilogram.

(Baca juga:  HET Beras Medium dan Premium Ditetapkan Berbeda di Tiap Wilayah)

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bayu Krisnamurthi menyatakan, peran Bulog harus diperkuat jika pemerintah ingin regulasi berjalan lancar.

"Seharusnya Bulog jangan cuma menguasai 8% (dari jumlah beras yang beredar di pasaran), tetapi 70%," kata Bayu saat seminar publik tentang HET beras di Jakarta, Kamis (7/9).

Dosen Institute Pertanian Bogor yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan ini  menjelaskan, HET bakal tidak efektif jika Bulog sedikit sekali menguasai stok beras di pasar.

Menurutnya, target penyerapan Bulog sebesar 3,7 juta ton setara beras tahun ini harus dilipatgandakan. Sebab, prediksi produksi padi pada 2017 sebesar 78 juta ton. Sehingga, ada hasil produksi beras sekitar 45,2 juta ton.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat menetapkan harga premium karena ada Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang menguasai stok. Begitu pula tariff listrik dapat diatur karena ada monopoli PLN.

Dia mengusulkan pemerintah memberikan anggaran yang besar kepada Bulog sehingga kemampuan penyerapan gabah dan berasnya meningkat. "Berikan uang ke Bulog, Rp 2 triliun misalnya, sehingga para pelaku usaha yang lain tidak akan menjual harga di atas yang dijual Bulog," tuturnya.

Reporter: Michael Reily, Pingit Aria
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait