Garam Impor Diutamakan Untuk Industri Kecil

Sepekan sebelum tiba, pemerintah masih menyiapkan skema distribusi dan alokasi garam impor.
Michael Reily
4 Agustus 2017, 09:20
UKM
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
UKM pemindangan ikan di Banyuwaputih Situbondo, Jawa Timur, Kamis (3/8), kesulitan mendapatkan garam.

PT Garam akan mendatangkan 75 ribu garam konsumsi pada 10 Agustus 2017. Namun pemerintah belum memastikan mekanisme distribusi dan alokasi garam impor untuk tiap-tiap daerah.

Dalam surat rekomendasi yang diterima PT Garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), impor garam konsumsi diprioritaskan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Namun, saat ini, jumlah porsi pembagian di daerah masih belum final.

Yang pasti, garam impor akan tiba melalui tiga pelabuhan yakni Ciwandan, Banten; Tanjung Priok, Jakarta; dan Belawan, Medan. "Belum bisa menemukan formula pembagian yang tepat," kata Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum usai rapat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (3/8) malam.

(Baca juga:  Investasi Garam Terkendala Pembebasan Lahan)

Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan pelaku IKM.

Anang menyatakan, PT Garam masih memverifikasi permintaan bahan baku garam konsumsi yang dibutuhkan IKM di daerah. Dia tidak ingin terjadi ketidakseimbangan alokasi yang diterima para pelaku industri.

Dia juga belum bisa menyebutkan harga jual yang akan ditetapkan karena masih dalam proses verifikasi data IKM. Namun, harga garam impor dipastikan tidak akan merusak harga garam petani.

Grafik: Produksi Garam Rakyat 2012-2016
Produksi Garam Rakyat 2012-2016

Dia mengatakan Harga Pokok Penjualan (HPP) petani semestinya adalah Rp 1.000 per kilogram. Kelangkaan garam menyebabkan HPP yang ada di pasaran sekarang sampai Rp 3.500 per kilogram.

(Baca: Pemerintah Siap Kirim Pasokan Garam dari NTT)

Sekretaris Korporasi PT Garam, Hartono juga menegaskan penghitungan harus dilakukan karena menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Alasannya, dia tidak ingin yang mendapatkan garam impor adalah oknum yang akan menjual dan mencari untung dari kelangkaan garam.

"Harus proporsional sesuai kapasitas mereka (IKM di daerah), impor kita kan juga sedikit," kata Hartono.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti membenarkan bahwa pendistribusian masih belum final. Saat ini, dia mengaku pemerintah sedang menghitung distribusi untuk IKM, konsumen, dan stok garam rakyat.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait