Demi Investasi Aceh, Jokowi Minta Hukuman Cambuk Digelar Tertutup

Presiden Jokowi meminta Pemprov Aceh menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonominya tak lagi berada di bawah rata-rata Nasional.
Ameidyo Daud Nasution
11 Juli 2017, 20:07
Hukuman Cambuk
ANTARA/Irwansyah Putra
Terpidana menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Lambaro Skep, Banda Aceh, Selasa (18/4).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berencana mengubah tata cara eksekusi hukuman cambuk agar tidak dilakukan di depan khalayak ramai. Hal ini dilakukan agar tidak terbentuk persepsi negatif yang mempengaruhi minat investasi di Bumi Serambi Mekah.

Nantinya, hukuman cambuk akan dilaksanakan di tempat tertutup dengan dihadiri beberapa saksi. "Jadi teknis pelaksanaannya kami modifikasi. Nanti (hukuman cambuk dilakukan) di dalam penjara agar tidak direkam dan didramatisasi," kata Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai rapat terbatas terkait proyek strategis di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).

Nova mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk kerap diviralkan hingga mempengaruhi para investor yang hendak menanamkan modalnya. Jika sudah begitu, penjelasan dari pemerintah pun seolah tak ada artinya untuk mengembalikan minat mereka.

(Baca juga:  Tiongkok Minat Investasi Rp 134 Triliun di Danau Toba)

Soal persepsi ini dikatakan Nova merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Jokowi meminta agar Pemprov Aceh menjelaskan kepada dunia luar sana agar Qanun yang diterapkan Aceh tidak dipersepsikan terlalu negatif.

“Itu persepsi sebetulnya, tapi di luar negeri itu sangat tidak baik. Karena itu Pak Presiden minta agar pemerintah Aceh menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dipersepsikan,” ujar Nova.

Sedangkan untuk proyek strategis yang dibahas bersama Jokowi, Nova menjelaskan bahwa ada kesepakatan soal porsi pembagian saham Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, di mana Pemprov Aceh akan mendapatkan 45 persen.

Tambahan porsi saham Pemprov Aceh melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) itu dipastikan akan mengurangi jatah saham tiga perusahaan pelat merah. Sebab sebelumnya, Pertamina, Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan Pelindo masing-masing sebelumnya mendapat jatah 25 persen.

(Baca juga:  Percepat Proyek Strategis, Pemerintah Kumpulkan Lima Kontraktor Migas)

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya kebutuhan dana untuk pembangunan KEK Arun, namun nilainya belum dihitung lantaran banyak infrastruktur yang perlu dikerjakan oleh kementerian teknis. "Lalu untuk Waduk Rukoh dan Tiro statusnya masih pembebasan lahan," katanya.

Jokowi memang berharap Pemprov Aceh bekerja keras untuk mendongkrak laju investasi. Sebab, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada kuartal I hanya sebesar 2,8 persen atau berada di bawah ekonomi nasional yang tumbuh 5,01 persen.

"Sedangkan pengangguran terbuka di Aceh mencapai 7,3 persen," kata Jokowi.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait