Kasus Minyak Montara, Pemerintah Tuntut Ganti Rugi Rp 27 Triliun

Gugatan perdata diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemerintah juga menetapkan moratorium kerja sama baru dengan PTT EP Thailand.
Miftah Ardhian
5 Mei 2017, 18:05
Rig Minyak
Katadata

Pemerintah akhirnya mengajukan gugatan hukum kepada PTT EP atas kasus tumpahan minyak Montara di perairan Laut Timor melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan karena PTT EP dinilai tidak menunjukan niat baik untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno menjelaskan, pemerintah telah mengajukan gugatan atas kasus tumpahan minyak Montara kepada tiga pihak pada 3 Mei 2017 lalu.

Ketiga pihak yang digugat adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTT EP AA) yang berkedudukan di Australia, The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) yang berkedudukan di Thailand. 

"Ini merupakan satu upaya mencari keadilan atas tumpahan minyak PTTEP di Montara yang terjadi 21 Agustus 2009," ujar Havas saat konferensi Pers, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/5).

(Baca juga: Ongkos Tumpahan Minyak Besar, JK Minta Kontraktor Hati-hati)

Havas menjelaskan, dalam gugatan tersebut, pemerintah mengajukan tuntutan sebesar Rp 27,4 triliun yang terdiri dari dua komponen. Pertama, komponen ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp 23 triliun dan biaya untuk pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun. Selain itu, pemerintah juga meminta penyitaan aset ketiga perusahaan tersebut sebagai bentuk jaminan.

Havas merinci, terdapat tiga sektor yang terdampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Ketiganya adalah kerusakan hutan mangrove seluas 1.200 hektare, kerusakan padang lamun seluas 1.400 hektare, dan kerusakan terumbu karang seluas 700 hektare.

Untuk menunjukan keseriusan masalah ini, Havas juga menyatakan bahwa pemerintah akan menunda penandatanganan kontrak kerja sama baru dengan PTT EP dalam bidang apapun, terutama terkait dengan sektor minyak dan gas. Moratorium ini juga berlaku untuk perusahaan pelat merah seperti Pertamina.

(Baca juga: Pertamina Terima PTT di Blok East Natuna meski Kena Kasus Montara)

"Tapi, kalau yang sudah berjalan ya biarkan. Nanti malah terlihat Indonesia penuh ketidakpastian. Kami moratorium yang next operation," ujar Havas.

Sebelum mengajukan gugatan hukum, pemerintah juga telah mengupayakan negosiasi. Bahkan, pada 2013 pemerintah bersama pihak Australia dan Thailand pernah membentuk komisi independen untuk mencari solusi.

"Sudah disepakati penyelesaian interim. Memorandum of Understanding (MoU) sudah ada, tapi hari itu PTT EP tidak datang," ujar Havas.

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jasmin Ragil Utomo menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan saat ini adalah atas nama negara dengan diwakili oleh KLHK.

Dalam mengajukan tuntutan ini, pemerintah akan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 dan 88. "Jadi gugatannya perbuatan melawan hukum dengan gunakan tanggung jawab mutlak," ujar Ragil.

(Baca juga:  Luhut Sebut PTT EP Komitmen Selesaikan Kasus Tumpahan Minyak Montara)

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengajukan nilai ganti rugi sebesar US$ 5 juta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga di pesisir Laut Timor yang mata pencahariannya terganggu akibat tumpahan minyak. Namun, PTT EP sempat meminta diskon menjadi US$ 3 juta dan sampai saat ini penyelesaiannya belum jelas.

Dikutip dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebocoran minyak dari The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009. Kebocoran pada mulut sumur mengakibatkan tumpahnya minyak dan gas hidrokarbon ke laut. 

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait