Pemerintah Pastikan Vaksin Aman Sebelum Diberikan pada Masyarakat

Bagaimana jika vaksin Covid-19 tak halal?
Pingit Aria
7 Oktober 2020, 09:15
Petugas medis mencatat data warga saat proses simulasi ujicoba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2020). Simulasi di puskesmas tersebut dilakukan setelah ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lok
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
Petugas medis mencatat data warga saat proses simulasi ujicoba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2020). Simulasi di puskesmas tersebut dilakukan setelah ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan ujicoba vaksinasi COVID-19 dengan memastikan kesiapan mulai dari alur proses vaksinasi, tenaga kesehatan, observasi, penerapan protokol kesehatan dan jalur khusus ke Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 tersedia bagi masyarakat pada tahun 2021 mendatang. Saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan uji klinis vaksin yang nantinya akan disuntikkan pada jutaan masyarakat Indonesia.

Saat ini, Indonesia melalui Bio Farma - Sinovac tengah menjalankan proses uji klinis fase 3 di Bandung. Kemudian, vaksin kolaborasi Kimia Farma - G42 juga tengah diuji klinis fase 3 dengan target subyek 22 ribu orang di Uni Emirat Arab. Dan ketiga kerjasama PT Kalbe Farma - Genexine Korea sedang uji klinis fase 1 dan 2A di Korea dengan 60 subyek.

Saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penyuntikan vaksin. Berikut grafiknya di Databoks:

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memastikan vaksin yang akan disuntikkan masyarakat sudah melalui beberapa tahap uji klinis hingga dinyatakan aman. Baik itu yang dikembangkan kerjasama dengan negara lain maupun Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan pemerintah.

"Vaksin yang nantinya masuk ke Indonesia harus dipastikan secara data dan penelitian aman bagi masyarakat. Pengembangan vaksin umumnya butuh waktu dan proses yang cukup panjang," ujarnya saat jumpa pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Selasa (6/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Tahapannya dimulai dari penelitian dasar dimana ilmuwan menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu sains biomedis. Kemudian vaksin akan dibuat dalam jumlah terbatas untuk bisa memasuki uji praklinis dan uji klinis tahap 1, 2 dan 3.

Secara rinci, dalam tahap uji praklinis dilakukan studi sel di laboratorium yaitu studi in Vitro dan in Vivo untuk mengetahui keamanan bila diujikan pada manusia. Setelah itu baru memasuki uji fase 1 di mana vaksin diberikan pada sekelompok kecil orang untuk melihat respon imunitas dan kekebalan yang dipicu.

Pada fase 2, vaksin diberikan pada ratusan orang sehingga para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang dosis yang tepat. Pada fase 3, vaksin diberikan pada ribuan orang untuk memastikan keamanannya termasuk efek samping yang jarang terjadi dan keefektifan ya.

“Uji coba ini melibatkan kelompok kontrol yang diberi placebo, artinya kelompok kontrol adalah masyarakat yang disuntik tapi tidak dengan vaksin," kata Wiku.

Melalui proses uji klinis ilmuwan dapat mengetahui apakah vaksin menimbulkan efek samping atau tidak, mengingat belum ada vaksin Covid-19 yang lulus uji klinis tahap 3, kewaspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin terus dilakukan.

Wiku juga menjelaskan terkait risiko antibody-dependant enhancement (ADE) adalah suatu kondisi reaksi tubuh karena antibodi tubuh melawan antigen yang berupa virus atau bakteri. Terkait efek samping ini sejauh ini hanya ditemukan pada penyakit dengue dan sejenisnya dan tidak pada virus lain. Fenomena ADE hanya terlihat pada Mers, Sars, Ebola, HIV, semata-mata ditemukan in silico dan in Vitro, dan tidak menggambarkan fenomena di manusia.

Fenomena ADE untuk Sars Cov-2 katanya sudah diselidiki sejak percobaan praklinis hingga dinyatakan aman dan baik. Namun karena adanya perbedaan antara hewan percobaan dan manusia, tentu risiko ADE pada manusia harus diinvestigasi. Inilah pentingnya uji klinis melalui semua fase, jika sudah lolos fase 3 dan memberikan laporan yang baik, maka kandidat vaksin bisa meminta persetujuan edar dari lembaga pengawas. Pemerintah dalam hal ini tidak akan terburu-buru dan berpegang teguh pada data hasil uji," kata Wiku.

Diketahui dari WHO Draft Landscape of Covid-19 candidate vaccines yang diperbaharui per 2 Oktober sudah ada 10 vaksin yang masuk ke dalam tahap 3 uji klinis. Yaitu Sinovac, Wuhan Institute of Biological Product atau Sinopharm, Johnson Pharmaceutical Companies, Kansino Biologic Incorporated atau Beijing Institute of Biotechnology, Gamalea Research Institute, Beyond Tech atau Fossum Pharmaficer, University of Oxford atau Astrazeneka, Novavac, Moderna atau NIAID dan Beijing Institute of Biological Product atau Sinopharm.

Bagaimanapun, sebelum ada vaksin, Satgas Penanganan Covid-19 kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena, kunci utama memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 adalah Gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

Wiku menyebut, kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara dapat lebih efektif mencegah penularan jika dilakukan secara kolektif. "Kalau kita sudah patuh pada protokol kesehatan, jangan lupa mengingatkan orang lain untuk patuh pada protokol kesehatan," ujarnya.

Wiku menunjukkan bahwa beberapa jurnal internasional menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko penularan sebesar 35%. Sedangkan memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan sebesar 45%, dan masker bedah dapat menurunkan risiko penularan hingga 70%. Yang paling utama, menjaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan risiko penularan sampai dengan 85%.

Vaksin Halal?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjamin vaksin Covid-19 halal bagi umat Islam. Erick mengatakan jaminan halal vaksin corona sudah dipantau sejak tahap uji klinis oleh PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat.

Jaminan ini diberikan dengan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Survei untuk memastikan kehalalan vaksin ini dilakukan dengan kunjungan ke fasilitas produksinya di Tiongkok.

"Kami pastikan vaksin ini halal dan sesuai standar karena itu saya mengirimkan ke BPOM dan insyaallah ke Tiongkok bersama MUI," ujar Erick, September lalu.

Lebih lanjut, Erick telah melaporkan temuan tersebut ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara langsung. Ma'ruf memang meminta agar kehalalan vaksin menjadi perhatian.

Bagaimanapun, Ma'ruf menyatakan, tidak masalah jika vaksin tersebut tidak halal karena dibutuhkan dalam kondisi darurat. "Jadi Wapres menjelaskan dua hal. Vaksin itu kalau halal ya bagus. Tetapi kalau misalnya tidak halal tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat," kata jubir wapres Masduki Baidlowi.

Menurut survei Kementerian Kesehatan, keyakinan yang terkait agama menjadi salah satu alasan masyarakat menolak vaksin. Simak Databoks berikut:

 

Reporter: Antara
Editor: Pingit Aria

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait