OJK Siapkan Dana untuk Bayar Utang Pajak ke Pemerintah

Dana yang disiapkan untuk membayar utang pajak OJK berasal dari efisiensi anggaran.
Miftah Ardhian
5 Desember 2017, 12:27
OJK
Katadata | Arief Kamaludin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan terkait apakah lembaganya yang menjadi objek pajak atau tidak. Namun, regulator lembaga jasa keuangan ini tetap menyiapkan dana untuk membayar pajak.

"Kami masih punya kewajiban utang pajak sebagai lembaga terlepas dari apakah OJK menjadi objek pajak atau tidak harus bayar pajak," ujar Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo di Menara Radius Prawiro BI, Jakarta, Selasa (5/12).

Ia menjelaskan, saat ini OJK terus berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan perpajakan lembaganya tersebut. Menurut Anto, hal ini juga dikomunikasikan dengan Anggota Dewan Komisioner Exofficio dari Kementerian Keuangan yaitu Mardiasmo.

Anto mengatakan, apabila sudah ditetapkan sebagai objek pajak, maka OJK akan menghitung kewajibannya sejak pertama kali berdiri. Meski, komponen perhitungannya belum dipastikan. Yang pasti, OJK akan terus melakukan efisiensi untuk mengumpulkan dana guna membayar utang pajaknya tersebut.

Anto menjelaskan, sejak terpilih, Dewan Komisioner OJK 2017-2022 memiliki komitmen untuk melakukan efisiensi. Efisiensi yang dilakukan ini tidak hanya sebatas angka yang bisa dihemat, tetapi membangun kultur di internal OJK itu sendiri.

Dari sisi kulturnya sendiri, saat ini, OJK telah menerapkan kebijakan bahwa seluruh pegawai, termasuk level direktur ke atas agar menggunakan pesawat kelas ekonomi apabila melakukan perjalanan kurang dari dua jam. Hal ini dinilai menjadi salah satu cara ampuh menghemat anggaran yang di keluarkan. 

Anto mengatakan, dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk kebutuhan OJK yang lebih prioritas, yakni dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kebutuhan akan sarana yang dibutuhkan.

(Baca: Hadapi Fintech, Bank Didorong Kembangkan Layanan Digital)

Selama ini, OJK bekerja dengan pinjaman gedung dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. "Tapi dengan gedung yang terpisah ini, maka, agak sulit bagi OJK untuk membangun suatu kultur," ujarnya. Namun, dari efisiensi yang dilakukan, OJK sudah bisa membangun kantor-kantor di daerah.

Memang, Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih periode tahun 2017-2022 Wimboh Santoso akan berfokus untuk melakukan efisiensi. Sebab, ia menilai lembaga yang akan dipimpinnya itu belum efisien. "Dari informasi yang ada, anggaran perlu lebih efisien. Kami akan lihat mana yang prioritas," ujar Wimboh.

(Baca: Lapangan Kerja Perbankan Susut Karena Inovasi Teknologi)

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait