Kalau Bikin TOD di Jawa Barat Pasti Sukses
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembangkan Kota Raya Walini sebagai pusat pertumbuhan baru. Proyek ini rencananya didirikan di atas lahan seluas 10.000 hektare dengan fokus utama untuk memindahkan pusat pemerintahan. Pembangunan Walini awalnya sejalan dengan rencana pengembangan kawasan transit-oriented development oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Namun KCIC terkendala dana. Pengembangan kawasan terintegrasi berorientasi transit (TOD) Walini pun tertunda. Kini, perusahaan konsorsium itu hanya berfokus pada konstruksi jalur kereta cepat. Perubahan ini akan mempengaruhi prospek pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menumbuhkan kantong-kantong ekonomi baru.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengembangan TOD di sejumlah kawasan memang tidak lagi menjadi prioritas. Kendati demikian, hal ini tidak mematikan ambisi Pemprov untuk membangun wilayah TOD di beberapa wilayah seperti Stasiun Bandung dan Walini.
Untuk pengembangan Walini ada sekitar 1.000 hektare. "Itu akan dibagi empat zona. Saya akan mencari empat investor," kata Ridwan Kamil, Sabtu dua pekan lalu. "Pengalaman saya, kalau lahan terlalu besar dikasih ke satu investor, sekalinya macet, macet keseluruhan."
Jadi, apakah pengembangan TOD kereta cepat sejalan dengan rencana Pemprov Jawa Barat? Bagaimana strategi Pemprov menggaet investor untuk mendorong pertumbuhan? Beriku ini wawancara khusus Katadata.co.id dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ikuti Liputan Khusus Kereta Cepat Lainnya:
Sejumlah TOD akan dikembangkan di beberapa titik di Jawa Barat, apakah sejalan dengan rencana Pemprov?
Waktu Ibu Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN, saya bertanya konsep kereta cepat itu apa? Konsepnya dua. Pertama sebagai alat transportasi publik, kedua sebagai alat untuk membuat pusat pertumbuhan baru. Jadi tanpa kereta cepat, jangan mimpi ada kota di Walini, kota di Tegalluar karena tidak ada orang yang datang ke sana.
Jadi, kalau melihat kereta cepat jangan membahas satu dimensi sebatas mengangkut orang jadi cepat doang. Namun juga menjadi alasan kami membuat pusat-pusat pertumbuhan baru.
Nah, pusat pertumbuhannya itu semua ada di Jawa Barat, kita sebut transit oriented development. TOD pertama ada di Karawang, TOD kedua di Walini, TOD ketiga ada di Tegalluar. Semua harus legal.
Bagaimana peran Pemprov di proyek ini?
Kami upayakan melegalkannya lewat Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Nanti turunannya banyak, dari Perda menjadi Pergub, dari Pergub ada RDTR level Bupati, dari Perda RDTR ada Pergub dan sebagainya.
Pihak KCIC mengonfirmasi TOD ditunda pengembangannya, bagaimana tanggapan Pemprov?
Memang ada dinamika, misalnya karena membengkaknya anggaran. Saya juga kurang paham karena bukan wilayah yang saya kuasai dari sisi informasinya. Maka ditundalah TOD Tegalluar. Apalagi sekarang ada stasiun baru di Padalarang.
Untuk kasus Tegalluar, gambar TOD-nya sudah saya approve. Saya sudah ikut review baik sebagai Walikota, Gubernur, dan arsitek. Tapi memang tidak ada rencana jangka pendek pembangunan TOD di sana.
Bagaimana dengan Walini?
Karena diputuskan tidak ada stasiun di Walini, berarti tidak ada alasan untuk membangun TOD. Bagaimana bangun TOD kalau tidak ada pemberhentian? Ini bukan tidak ada, tetapi ditunda.
Kereta cepat dari Halim akan berhenti di Karawang, kemudian di Padalarang. Maka TOD yang kemungkinan berkembang adalah TOD di Karawang.
Dengan penundaan stasiun Walini, bagaimana rencana Pemprov mengembangkan kota mandiri di kawasan itu?
Kita bicara apa adanya. KCIC ini kan konsorsium dari BUMN. Dulu, komitmen PTPN VIII itu adalah menyetor tanah di Walini untuk dinilai sebagai saham. Ternyata KCIC lebih butuh modal uang ketimbang tanah. Akhirnya PTPN VIII mundur, walaupun masih punya setoran modal dalam bentuk uang. Nah, tanahnya akhirnya tidak ada hubungan lagi dengan KCIC.
Ini artinya visi kota baru Walini menunggu terobosan. Saya sebagai Gubernur ingin kota baru Walini berkembang. Caranya bagaimana? Saya mengusulkan ada pintu keluar tol. Jadi nanti alasan Walini hidup bukan karena stasiun kereta api yang belum ada, tetapi kota baru Walini hidup karena ada akses tol.
Artinya rencana membangun Kota Raya Walini tetap berjalan?
Jalan terus. Tapi tidak dalam skenario sebagai akibat dari kereta cepat. Lebih pada plan B yaitu dihidupkan oleh rencana akses tol exit-nya. Visi kami memang butuh pusat pertumbuhan baru. Jawa Barat itu besar dan Bandung Raya sudah macet. Sehingga butuh kota-kota baru tetapi yang nempel tol, nempel rel kereta. Itu basisnya tetap TOD.
Bagaimana dengan pengembangan Padalarang?
Karena Padalarang kecil, jadi enggak dikembangkan sebagai TOD, jadi betul-betul tempat berhenti terus ribuan orang geser ke kereta reguler untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung. Nah, justru menurut saya yang punya peluang TOD itu sebenarnya Stasiun Bandung.
Jadi ada rencana mengembangkan TOD di Stasiun Bandung?
Tanah-tanah di sekitar Stasiun Bandung milik PT Kereta Api Indonesia itu tidak ada nilai tambah ekonominya. Dengan kemungkinan ada arus penumpang kereta cepat, ada potensi dikembangkan lebih lanjut. Direksi KAI juga sudah membuka diri dengan rencana ini.
Kalau KAI tertarik, apakah ini perannya di luar konsorsium KCIC?
Di luar konsorsium.
Bagaimana konsep TOD yang cocok untuk masyarakat Jawa Barat?
Dulu, saya S2 tesisnya TOD. Jadi TOD itu prinsipnya 3D: density, design, diversity. Density harus ada kepadatan di situ, jumlah orang harus dihitung. Kemudian design artinya design-nya harus bagus membuat arus orang itu enggak naik turun. Kemudian diversity menunjukkan harus ada campuran fasilitasnya.
