- Johan Budi dan sejumlah politisi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani tanpa instruksi Dewan Pimpinan Pusat.
- Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Dewan Kolonel tidak masuk struktur partai dan menganggapnya hanya guyonan politik.
- Relawan pendukung Ganjar Pranowo membalas inisiasi Dewan Kolonel dengan membentuk Dewan Kopral.
Politisi PDI-P, Johan Budi awalnya cuma sekadar berkelakar ketika mengusulkan untuk membentuk Dewan Kolonel. Itu terjadi sekitar tiga bulan silam. Candaan itu rupanya disambut baik oleh kader partai yang lain.
“Awalnya cuma enam orang,” kata Johan, kepada awak media.
Tim kecil itu punya satu misi khusus. Mendongkrak elektabilitas Puan Maharani jelang Pemilu 2024. Anggota Dewan Kolonel rupanya terus bertambah. Saat mulai diperkenalkan ke publik beberapa hari lalu, tim ini sudah berisi 12 orang politisi. Mereka berasal dari setiap fraksi yang ada di Senayan.
Johan mengaku sudah bertemu Puan untuk membicarakan soal pembentukan Dewan Kolonel. “Mba Puan setuju,” kata Johan.
Anggota DPR dari Komisi III, Trimedya Pandjaitan pun didapuk menjadi Koordinator. Nama-nama lain yang juga terlibat misalnya Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan, Junimart Girsang, hingga Masinton Pasaribu.
Johan menyebut, Dewan Kolonel dibentuk untuk mengakomodasi keinginan para simpatisan yang ingin menjaga trah Soekarno di dalam kepengurusan partai. Ia menilai partai akan mudah dikendalikan pihak luar bila pemimpinnya bukanlah trah Soekarno.
Namun Dewan Kolonel ini bukan datang dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Menurut Johan, tim ini berada di luar struktur resmi DPP PDIP.
“Tentu kami masih menunggu Ibu Ketua Umum Megawati siapa yang akan dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau Mbak Puan yang ditunjuk” tutur Johan Budi di DPR, Selasa (20/9).
Sekjend PDIP Hastro Kristiyanto juga menegaskan Dewan Kolonel tidak masuk dalam struktur partai. “Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9).
Hasto bercerita ia telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurut Hasto, Utut dan Bambang menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan politik.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget,,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru menanggapi positif inisiatif pembentukan Dewan Kolonel. “Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan kepada wartawan.
Dia berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas partai. "Khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” kata Puan.
PR Besar Memoles Puan
Dewan Kolonel punya pekerjaan rumah besar jika memang berkomitmen untuk mendorong Puan Maharani. Dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Ketua DPR ini belum menggembirakan.
Survei Charta Politika pada Juni 2022, misalnya, menunjukkan elektabilitas Puan hanya berada di urutan ke-6 dari 10 nama calon presiden yang beredar. Kendati, sebetulnya elektabilitasnya menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu.
Dalam survei tersebut, Puan memiliki poin elektabilitas 2,4 % atau terpaut 0,1 % dibandingkan dengan elektabilitas Sandiaga Uno. Posisi empat besar masih belum banyak berubah yakni Ganjar Pranowo (31,3 %), Prabowo Subianto (24,4 %), Anies Baswedan (24,4 %), dan Ridwan Kamil (7,2 %).
Bahkan dalam pemeringkatan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2022, Puan Maharani hanya bercokol di posisi ke-8 dari sisi elektabilitas. Dalam simulasi 19 nama semi terbuka dalam survei nasional LSI yang berlangsung pada 13-21 Agustus 2022, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo paling banyak disebut responden, yakni mencapai 24,5 % suara. Diikuti Prabowo Subianto dengan elektabilitas 21,3 % dan Anies Baswedan 19,23 % suara.
Sedangkan, elektabilitas Puan Maharani hanya sebesar 1,3 % suara. Capaian tersebut di bawah nama Menteri BUMN Erick Thohir yang meraih 1,7 % suara dan berada di atas nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
