Penjualan Tekstil Turun 30 Persen, Pengusaha Salahkan Pajak

"Kebijakan pemerintah ini menyebabkan rendahnya permintaan dari pasar," kata Ketua API Ade Sudrajat
Michael Reily
7 Juli 2017, 14:55
Tekstil
Katadata | Arief Kamaludin

Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) mengaku penjualan tekstil dalam negeri mengalami penurunan hingga 30 persen. Penyebabnya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melarang pengusaha mengirim produk kepada pembeli yang tidak memiliki izin Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketua API Ade Sudrajat menjelaskan bahwa sekitar 70 persen pembeli produk tekstil dalam negeri adalah pengusaha non-PKP. "Kebijakan pemerintah ini menyebabkan rendahnya permintaan dari pasar," kata Ade saat dihubungi, Jumat, (7/7).

(Baca: Bea Cukai Tindak 9 Ribu Kasus, Terbanyak Penyelundupan Tekstil)

Rendahnya permintaan pasar ini pada dikhawatirkan bisa mematikan produksi tekstil dalam negeri. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar domestik harus mengimpor dari luar negeri. 

Selain itu, kemacetan penjualan yang terjadi sangat mempengaruhi jumlah stok yang ada di gudang. Walhasil, para pengusaha tekstil kesulitan untuk memutuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi.

Dia mengaku momen Lebaran tahun ini juga tidak berpengaruh terhadap angka penjualan produk tekstil dalam negeri. Biasanya pada momen ini, penjualan produk tekstil cenderung meningkat. (Baca: Pengusaha Pesimistis Penjualan Pakaian Naik Jelang Lebaran)

Kemajuan teknologi juga tidak bisa membantu industri tekstil dalam negeri untuk kembali naik. "Toko online juga beli dari kami, kan barang yang mereka harus dijahit juga dari kami," ujarnya.

Ade mengatakan pihaknya mencurigai kebijakan ini dikeluarkan karena Ditjen Pajak ingin mendapatkan keuntungan dari nilai impor yang tinggi. Padahal seharusnya pemerintah lebih memperhatikan industri dalam negeri.

Menurutnya banyak pedagang-pedagang di pasar belum memiliki izin sebagai PKP, karena merasa syaratnya merepotkan. Seharusnya Nomor Pokok Wajib Pajak sudah bisa menjadi bukti pembayaran pajak yang sah. Untuk itu, para pengusaha meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan PKP.

Dia menyesalkan kebijakan Ditjen Pajak untuk izin PKP seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara besar-besaran. "Harusnya bertahap dong, perhatikan keadaan pasar," kata Ade.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait