Talangi Subsidi Listrik, PLN Dapat Pinjaman Rp 15 T dari 3 Bank BUMN
Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat memberikan menyalurkan pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) Talangan Subsidi sebesar Rp 15 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketiga bank tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Perjanjian kredit sindikasi ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto bersama Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, dan Direktur Konsumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo di PLN Kantor Pusat, Rabu (29/6). (Baca: PLN Cari Utang untuk Tutupi Kekurangan Subsidi
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pinjaman ini akan digunakan untuk memperkuat arus kas PLN terkait pembayaran energi primer. Sedangkan fasilitas Non Cash Loan (NCL) sebesar Rp 12 triliun digunakan untuk membantu proses pengadaan perseroan dan group usaha dan fasilitas treasury line sebesar US$ 950 juta digunakan untuk pembayaran kewajiban valuta asing dan kebutuhan hedging atas kewajiban valuta asing.
Dia berharap, dengan adanya kerjasama ini perbankan dapat mendukung PLN dalam menjalalankan fungsinya dalam penyediaan listrik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing industri domestik. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengaku PLN adalah satu-satunya perusahaan utilitas terintegrasi di Indonesia dengan arus kas yang sangat kuat.
“Kas PLN itu sangat kuat, namun pertumbuhan elektrifikasi akan terus meningkat. PLN harus mengejar pembangunan infrastruktur kelistrikan agar dapat menutup kebutuhan listrik di tahun 2019,” ujar Sofyan dalam keterangan resminya, Rabu (29/6). (Baca: Anggaran Subsidi Kurang, PLN Minta Tarif Listrik Naik)
Masalahnya, PLN masih harus menanggung subsidi listrik yang anggarannya kurang tahun ini. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak ada perubahan nilai subsidi listrik tahun ini. Anggarannya tetap di angka Rp 38,3 triliun. Padahal perhitungan pemerintah kebutuhannya untuk bulan ini mencapai Rp 57,15 triliun dan hingga akhir tahun Rp 63,74 triliun.
