Talangi Subsidi Listrik, PLN Dapat Pinjaman Rp 15 T dari 3 Bank BUMN

Dana pinjaman ini nantinya akan diganti oleh Penerintah setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas subsidi listrik 2016 selesai.
Safrezi Fitra
30 Juni 2016, 10:42
PLN
Arief Kamaludin|KATADATA

Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat memberikan menyalurkan pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) Talangan Subsidi sebesar Rp 15 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketiga bank tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Perjanjian kredit sindikasi ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto bersama Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, dan Direktur Konsumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo di PLN Kantor Pusat, Rabu (29/6). (Baca: PLN Cari Utang untuk Tutupi Kekurangan Subsidi

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pinjaman ini akan digunakan untuk memperkuat arus kas PLN terkait pembayaran energi primer. Sedangkan fasilitas Non Cash Loan (NCL) sebesar Rp 12 triliun digunakan untuk membantu proses pengadaan perseroan dan group usaha dan fasilitas treasury line sebesar US$ 950 juta digunakan untuk pembayaran kewajiban valuta asing dan kebutuhan hedging atas kewajiban valuta asing.

Dia berharap, dengan adanya kerjasama ini perbankan dapat mendukung PLN dalam menjalalankan fungsinya dalam penyediaan listrik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing industri domestik. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengaku PLN adalah satu-satunya perusahaan utilitas terintegrasi di Indonesia dengan arus kas yang sangat kuat.

“Kas PLN itu sangat kuat, namun pertumbuhan elektrifikasi akan terus meningkat. PLN harus mengejar pembangunan infrastruktur kelistrikan agar dapat menutup kebutuhan listrik di tahun 2019,” ujar Sofyan dalam keterangan resminya, Rabu (29/6). (Baca: Anggaran Subsidi Kurang, PLN Minta Tarif Listrik Naik)

Masalahnya, PLN masih harus menanggung subsidi listrik yang anggarannya kurang tahun ini. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak ada perubahan nilai subsidi listrik tahun ini. Anggarannya tetap di angka Rp 38,3 triliun. Padahal perhitungan pemerintah kebutuhannya untuk bulan ini mencapai Rp 57,15 triliun dan hingga akhir tahun Rp 63,74 triliun.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, ada beberapa langkah yang akan diambil PLN untuk menambal kekurangan dana subsidi tersebut. Pertama, PLN telah mengambil pinjaman dari dana cadangan (standby loan) kepada bank BUMN tersebut. Dana pinjaman ini nantinya akan diganti oleh Penerintah setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas subsidi listrik 2016 selesai. Audit tersebut diperkirakan baru akan selesai di pertengahan tahun 2017.

"Kami punya cadangan dana cukup, ada standby loan. Tidak ada masalah likuiditas," ujar Sarwono.

PLN juga akan melakukan upaya efisiensi berupa pengurangan beban penyusutan listrik (losses). Pengurangan penyusutan listrik ini dilakukan dengan cara memberantas pencurian listrik, membangun jaringan, dan mengganti peralatan yang sudah tidak memadai. Targetnya penyusutan listrik ini bisa berkurang sampai 1 persen menjadi 8,8 persen hingga akhir tahun ini. Dengan begitu, PLN bisa menghemat subsidi sampai Rp 3,2 triliun. (Baca: Tambah Anggaran Ditolak, Pemerintah Harus Cabut Subsidi Listrik)

"Susut di triwulan I sudah lebih baik dibandingkan Desember 2015. Tahun lalu 9,8 persen sekarang 9,6 perseb, turun 0,3 persen. Ada susut teknis dan non teknis. Yang teknis misalnya karena kondisi jaringan, juga karena peralatan konektor tidak bagus. Yang dari teknis 7 persen, non teknis sisanya, itu dari pemakaian ilegal," ujar Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Amir Rosidin.

Kemudian, PLN juga akan mengurangi pemakaian pembangkit listrik yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengurangan dilakukan pada pembangkit milik sendiri maupun kepunyaan swasta. Penggunaan pembangkit ini akan digantikan oleh pembangkit yang penggunaan bahan bakarnya lebih murah, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau gas.

"Pada tahun 2015 ini, contohnya di Sunatera, beberapa pembangkit batubara mulai beroperasi. Misalnya PLTU Pangkalan Susu 2 x 200 MW dan PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW, itu menyubstitusi 150 MW PLTD. Biaya sewa PLTD berkurang, pemakaian BBM juga berkurang," ujar Amir.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait