Pemerintah Cari Solusi Dampak Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar

Pemerintah menyatakan akan mengajak para pengusaha gerai telekomunikasi untuk mendiskusikan kebijakan pendaftaran ulang kartu telepon seluler (SIM Card) prabayar. Harapannya, diskusi itu membuahkan solusi mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis kartu prabayar.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengungkapkan ada reaksi dari gerai atau outlet penjual kartu prabayar yang merasa terancam kebijakan tersebut. Oleh sebab itu dirinya akan berbicara dengan pengusaha tersebut, mengingat tata niaga kartu telekomunikasi juga tetap harus terjaga.

"Dalam beberapa hari ke depan kami akan berbicara dengan mereka," kata Ramli dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (7/11). (Lihat Ekonografik: Tak Terdaftar, Nomor Ponsel Diblokir)

Dia menyatakan pemerintah akan memberikan ruang kepada pengusaha gerai atau outlet telekomunikasi dalam menjalankan bisnisnya. Namun, dia belum bisa menjelaskan kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh pemerintah. Yang pasti, kebijakan tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ketut Pribadi memprediksi bisnis operator seluler tetap akan tetap berjalan, meski penggantian kartu berkurang. Dengan kebijakan ini, kedepannya operator telekomunikasi akan fokus memberikan layanan telekomunikasi saja.