Perppu Pelonggaran Defisit untuk Corona akan Bebani APBN di Masa Depan

Perppu ini membuka kemungkinan peningkatan defisit APBN lebih 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020-2022.
Image title
4 April 2020, 13:34
corona, virus corona, covid-19, apbn, perppu, defisit apbn, defisit anggaran, apbn
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
ilustrasi utang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020 untuk menangani virus corona atau Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menilai, Perppu tersebut dapat meningkatkan beban utang negara di masa mendatang.

Abra mencatat sebanyak 12% belanja pemerintah pusat pada anggaran tahun 2018 dialokasikan untuk membayar bunga utang. Bila pemerintah meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 5,02%, utang negara akan terus meningkat.

"Akibatnya APBN bisa tergerus untuk membayar bunga utang. Kemampuan pemerintah untuk membayar utang jadi tidak bisa ditutup dan itu meningkatkan risiko APBN," kata dia dalam KJI Webinar 2020, Sabtu (4/4).

(Baca: Tak Revisi APBN 2020, Pelonggaran Defisit akan Diatur dalam Perpres)

Advertisement

Menurutnya, Perppu tersebut membuka kemungkinan peningkatan defisit APBN lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020-2022. Namun, aturan ini tidak memberikan angka maksimal defisit guna menjamin utang meningkat tanpa ada pembatasan.

Dia pun mempertanyakan jaminan APBN setelah tahun 2022 tidak akan terus mengalami defisit. Abra menilai, defisit APBN tidak mungkin serta merta kembali menurun jadi 3% dalam beberapa tahun. Terlebih lagi, bunga (yield) utang yang ditanggung pemerintah diperkirakan tinggi seiring dengan risiko yang besar.

Pemerintah seharusnya bertindak cepat dalam menyusun petunjuk teknis turunan pelaksanaan Perppu. "Karena kalau Perppu lambat diimplementasi akhirnya dana yang dialokasikan mubazir, padahal risikonya besar," ujar dia.

(Baca: DJP Pastikan Pajak Perusahaan Turun Jadi 22% Tahun ini)

Sebagaimana diketahui, Perppu tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan yang melonggarkan ketentuan defisit APBN ini hanya akan berlaku selama tiga tahun, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Pandjaitan, pemerintah akan kembali menerapkan disiplin defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB pada 2023. "Budget deficit (defisit angaran) akan dibuka sampai selama tiga tahun ke depan. Jadi 2020, 2021, 2022, nanti setelah itu kembali di bawah 3% dari PDB," kata dia dalam konferensi video.

Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjabarkan perhitungannya. Dengan Perppu tersebut, pemerintah dapat mempersiapkan dana untuk melindungi masyarakat lapisan menengah ke bawah dari dampak corona.

(Baca: 5 Poin Penting dalam Perpu Kebijakan Ekonomi Terkait Covid-19)

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2020 pasti mengalami perubahan yang besar akibat pandemi corona. Hampir seluruh asumsi makro dalam APBN mengalami perubahan drastis. "Landasan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, harga minyak, rupiah, hingga suku bunga mengalami perubahan yang luar biasa," ujar Sri Mulyani, Selasa (24/3).

Fokus alokasi anggaran kini juga diubah diutamakan untuk menangani masalah kesehatan atau pandemi corona. Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus guna meredam dampak negatif pandemi ini pada perekonomian yang juga berdampak pada anggaran.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait