Sri Mulyani: Rencana Holding BUMN Butuh Dukungan DPR

"Persoalannya bukan perlu atau tidak perlu tapi lebih ke prosesnya. Proses politik, proses finansial, proses corporate culture, dan proses social-economy"
Miftah Ardhian
24 Agustus 2016, 17:57
Sri Mulyani
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih membutuhkan banyak kajian. Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan dari rencana ini adalah dukungan politik dari DPR.

Dia mengatakan perdebatannya saat ini bukanlah perlu atau tidaknya merealisasikan rencana ini. Namun, bagaimana bisa mensukseskan holding BUMN ini kedepannya. Dukungan dari anggota dewan sangat diperlukan untuk merealisasikan rencana ini.

Hal ini disampaikan Sri dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, (24/8). Rapat ini membahas keputusan Komisi VI terkait privatisasi dan right issue (penambahan saham) empat BUMN serta Peta Jalan (roadmap) BUMN. (Baca: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN)

Selain dukungan politik, kesiapan managemen dan dampak juga perlu dipikirkan secara matang. "Persoalannya bukan perlu atau tidak perlu tapi lebih ke prosesnya. Proses politik, proses finansial, proses corporate culture, dan proses social-economy," ujar Sri Mulyani saat rapat tersebut di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Advertisement

Menanggapi penjelasan Sri, anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengatakan dukungan DPR sangat penting bagi pelaksanaan rencana holding BUMN. Mengingat DPR juga melakukan pengawasan terhadap BUMN. (Baca: Restui Privatisasi 4 BUMN, DPR Larang Dananya untuk Kereta Cepat)

"Makanya saya mempertanyakan dari pihak Kementerian BUMN yang mengatakan tidak perlunya diskusi dengan Komisi VI," ujar Rieke.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pembentukan induk usaha BUMN seluruhnya adalah kewenangan dari pemerintah dan mengacu kepada undang-undang. Jadi, proses tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR.

“Secara proses itu akan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya di Jakarta, Kamis malam (26/5). Meski begitu, Rini menambahkan, pemerintah melalui Kementerian BUMN tetap akan mengkonsultasikan rencana tersebut kepada DPR. (Baca: Bentuk Holding, Jokowi: 2019 Nilai Investasi BUMN Rp 764 Triliun)

Dalam rapat dengan Komisi VI, Sri menjelaskan rencana pembentukan holding BUMN kepada Komisi VI. Salah satu tujuan dari rencana holding ini adalah untuk meningkatkan aset yang dimiliki BUMN dan secara otomatis dianggap akan semakin menguntungkan negara.

Pemerintah pun menjanjikan yang terbentuk akan dikelola secara profesional. Nantinya BUMN diarahkan untuk tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional.  

"Perlu strategi agar membesarkan BUMN itu dari sisi governance dan sisi nilai tambahnya. Kemandirian keuangan, penciptaan nilai lebih itu hanya bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik. Jangan sampai BUMN ini neracanya keropos dan terus minta ditambal (melalui PMN)," ujar Sri Mulyani. (Baca: Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan)

Mayoritas anggota Komisi VI pun menyetujui apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Salah satu anggota Komisi VI Ario Bimo menegaskan tujuan pembentukan holding ini harus tercapai, jangan hanya sekedar agregasi finansial atau mengumpulkan keuangan BUMN.

Kemudian, permasalahan hukum terkait Peraturan Pemerintah yang mengatur rencana pembentukan holding ini juga perlu mendapat perhatian khusus. "Saya berharap hal yang menyangkut substansi harus bisa dijelaskan lebih rinci pada kesempatan selanjutnya," ujar Ario. (Baca: Pembentukan Holding BUMN Masih Terganjal Aspek Hukum)

Anggota Komisi VI lainnya, Sartono Hutomo menambahkan kesiapan managemen BUMN dalam holding juga harus mendapat perhatian serius. Bukan hanya perusahaan induknya, tapi juga seluruh BUMN yang berada di bawahnya.

"Pemilihan komisaris dan direksi juga harus secara profesional. Bagaimana mau maju jika banyak orang tidak kompeten mengisi jabatan-jabatan tersebut," ujarnya.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait