Sri Mulyani: Rencana Holding BUMN Butuh Dukungan DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih membutuhkan banyak kajian. Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan dari rencana ini adalah dukungan politik dari DPR.
Dia mengatakan perdebatannya saat ini bukanlah perlu atau tidaknya merealisasikan rencana ini. Namun, bagaimana bisa mensukseskan holding BUMN ini kedepannya. Dukungan dari anggota dewan sangat diperlukan untuk merealisasikan rencana ini.
Hal ini disampaikan Sri dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, (24/8). Rapat ini membahas keputusan Komisi VI terkait privatisasi dan right issue (penambahan saham) empat BUMN serta Peta Jalan (roadmap) BUMN. (Baca: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN)
Selain dukungan politik, kesiapan managemen dan dampak juga perlu dipikirkan secara matang. "Persoalannya bukan perlu atau tidak perlu tapi lebih ke prosesnya. Proses politik, proses finansial, proses corporate culture, dan proses social-economy," ujar Sri Mulyani saat rapat tersebut di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
Menanggapi penjelasan Sri, anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengatakan dukungan DPR sangat penting bagi pelaksanaan rencana holding BUMN. Mengingat DPR juga melakukan pengawasan terhadap BUMN. (Baca: Restui Privatisasi 4 BUMN, DPR Larang Dananya untuk Kereta Cepat)
"Makanya saya mempertanyakan dari pihak Kementerian BUMN yang mengatakan tidak perlunya diskusi dengan Komisi VI," ujar Rieke.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pembentukan induk usaha BUMN seluruhnya adalah kewenangan dari pemerintah dan mengacu kepada undang-undang. Jadi, proses tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR.
“Secara proses itu akan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya di Jakarta, Kamis malam (26/5). Meski begitu, Rini menambahkan, pemerintah melalui Kementerian BUMN tetap akan mengkonsultasikan rencana tersebut kepada DPR. (Baca: Bentuk Holding, Jokowi: 2019 Nilai Investasi BUMN Rp 764 Triliun)
