Sri Mulyani: Rencana Holding BUMN Butuh Dukungan DPR
Dalam rapat dengan Komisi VI, Sri menjelaskan rencana pembentukan holding BUMN kepada Komisi VI. Salah satu tujuan dari rencana holding ini adalah untuk meningkatkan aset yang dimiliki BUMN dan secara otomatis dianggap akan semakin menguntungkan negara.
Pemerintah pun menjanjikan yang terbentuk akan dikelola secara profesional. Nantinya BUMN diarahkan untuk tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
"Perlu strategi agar membesarkan BUMN itu dari sisi governance dan sisi nilai tambahnya. Kemandirian keuangan, penciptaan nilai lebih itu hanya bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik. Jangan sampai BUMN ini neracanya keropos dan terus minta ditambal (melalui PMN)," ujar Sri Mulyani. (Baca: Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan)
Mayoritas anggota Komisi VI pun menyetujui apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Salah satu anggota Komisi VI Ario Bimo menegaskan tujuan pembentukan holding ini harus tercapai, jangan hanya sekedar agregasi finansial atau mengumpulkan keuangan BUMN.
Kemudian, permasalahan hukum terkait Peraturan Pemerintah yang mengatur rencana pembentukan holding ini juga perlu mendapat perhatian khusus. "Saya berharap hal yang menyangkut substansi harus bisa dijelaskan lebih rinci pada kesempatan selanjutnya," ujar Ario. (Baca: Pembentukan Holding BUMN Masih Terganjal Aspek Hukum)
Anggota Komisi VI lainnya, Sartono Hutomo menambahkan kesiapan managemen BUMN dalam holding juga harus mendapat perhatian serius. Bukan hanya perusahaan induknya, tapi juga seluruh BUMN yang berada di bawahnya.
"Pemilihan komisaris dan direksi juga harus secara profesional. Bagaimana mau maju jika banyak orang tidak kompeten mengisi jabatan-jabatan tersebut," ujarnya.
