Langkah Anyar PLN Masuk ke Energi Terbarukan
PLN mulai menggenjot pengembangan bauran energi dari fosil ke ramah lingkungan. Sebayak 5.200 unit pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang tersebar di 2.130 titik bakal diganti berbahan bakar energi baru terbarukan alias EBT.
Langkah tersebut sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai bauran EBT sebesar 23% di 2025. Konversi juga menjadi cara untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi mengatakan dengan substitusi pembangkit, Indonesia tidak perlu lagi mengandalkan bahan bakar minyak atau BBM, yang mayoritas produk impor. “Sejalan pula dengan program pemerintah untuk menghadirkan listrik merata sampai ke pelosok," ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (3/11).
Pada tahap pertama, PLN akan melakukan konversi terhadap PLTD di 200 lokasi dengan kapasitas 225 megawatt (MW). Perusahaan akan mengganti mesin PLTD yang berusia lebih dari 15 tahun. Lalu, untuk tahap kedua dan ketiga masing-masing kapasitasnya bakal mencapai 500 megawatt dan 1.300 megawatt.
Penentuan pembangkit yang baru, menurut Agung, akan menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi sumber energi terbarukan yang ada di lokasi. Untuk daerah terpencil paling potensial adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biomassa.
Dengan beralih ke EBT, listrik untuk daerah terpencil dapat tersedia 24 jam dan membuka peluang ekonomi baru. Potensi sumber daya alam daerah dapat tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. "Industri wisata, perikanan, agrobisnis, lalu jaringan telekomunikasi akan hadir sampai ke pelosok," ujarnya.
Tantangan konversi ini adalah jumlah pembangkit yang banyak dan lokasinya yang terpencil. Kebanyakan berada di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal alias 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan telekomunikasi.
Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menyebut rencana konversi ini merupakan harmonisasi program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada awal tahun ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah mencanangkan melakukan penggantian pembangkit yang memakai bahan bakar diesel.
PLN perlu menyiapkan pola jaringan smart grid untuk mengakomodasi energi terbarukan yang sifatnya intermittent. Sifat ini ada pada pembangkit surya dan angin, yaitu energi primernya hanya diperoleh pada waktu tertentu.
Hal serupa juga Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Arthur Simatupang katakan. Untuk menggenjot EBT, perlu memastikan kestabilan pasokan dan pemakaian smart grid serta energi listrik cadangan. "Energi terbarukan, kecuali mikrohidro dan panas bumi (geothermal), merupakan intermittent power," ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (3/11).
PLN Perlu Konversi PLTU ke Energi Terbarukan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa konversi pembangkit nantinya akan bergantung sumber daya yang ada. Potensi terbesar dapat berupa gasifikasi biomassa. Bahan bakunya dapat berasal dari sekitar pembangkit. "Masyarakat setempat dapat memasok feedstock-nya," ujar Fabby.
Target konversi PLTD ke EBT sebesar 2 gigawatt, menurut dia, belum cukup mencapai target 23% baruan energi. Hingga 2025, PLN perlu membangun 13 hingga 15 gigawatt pembangkit energi terbarukan untuk mencapai angka itu.
Pembangkit energi terbarukan yang intermittent, menurut Fabby, bukan persoalan besar. Untuk menjaga pasokan, pembangkitnya dapat dikombinasi dengan penyimpanan baterai. “Memang untuk PLN tantangannya di penyiapan dan perencanaan proyek yang menjadi sedikit lebih kompleks,” katanya.
Yang paling penting, rencana substitusi dari pembangkit fosil ke ramah lingkungan ini harus dilakukan secara konsisten. Pada 2011 hingga 2015, PLN sebenarnya punya program serupa, yaitu non fossil fuel program atau NF2 dengan tujuan yang sama, tapi batal. Justru di 2015, perusahaan setrum negara malah menambah pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang memakai BBM.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah PLN untuk beralih ke energi terbarukan. "Pertanyaannya pembangkit apa yang cocok untuk setiap daerah," katanya.
Ia pun mendorong agar PLN juga melakukan konversi untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau PLTU ke energi ramah lingkungan. Beberapa negara sudah mulai menghapuskan PLTU karena menjadi salah satu penghasil emisi karbon dunia.
Indonesia sudah siap dengan bahan bakar ramah lingkungan, maka tidak ada alasan untuk tidak beralih. Apalagi undang-undang EBT saat ini sedang dalam proses penggodokan. "Siapkan dari sekarang teknologi yang pas. Pemerintah harus benar-benar hadir agar energi terbarukan dapat berkembang," ujarnya.
Sebagai informasi, pada 2020, bauran energi pembangkit listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri dari 62,72% batu bara, 21,82% gas, 6,23% air, 4,94% panas bumi, 3,95% bahan bakar minyak dan nabati, serta 0,34% EBT lainnya. Realisasinya pada paruh pertama tahun ini terlihat pada grafik Databoks berikut.
PLTU masih mendominasi pembangkit di Indonesia, bahkan jauh di atas PLTD.. Pada Juni 2020, pembangkit bertenaga batu bara tersebut telah menghasilkan 35.220 megawatt atau 50% dari total kapasitas listrik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2% pada 2028 atau dua kali lipat dari 11,4% pada 2019.
Sementara bauran energi pembangkit listrik dari batu bara turun menjadi 54,45% pada 2028 dari 62,7% pada 2019. Demikian pula bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 0,4% dari sebelumnya 4% tahun ini.
Komitmen PLN untuk Green Financing
Anggaran untuk program konversi tersebut cukup besar. Berdasarkan hitungan PLN dapat lebih dari Rp 100 triliun. "Belum bisa saya sampaikan. Tapi perkiraan saya kira-kira Rp 100 triliun lebih," kata Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Asaad.
PLN berencana akan menggandeng Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pendanaan proyek itu. Ikhsan mengakui cukup mudah mendapatkan dana pembangkit EBT ketimbang energi fosil. Pasalnya, gerakan untuk mengurangi bahan bakar fosil demi mencegah perubahan iklim sudah masuk skala global.
Sejalan dengan langkah menjadi perusahaan listrik hijau dan berkelanjutan di Indonesia, perusahaan baru saja menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak PLN atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan. PLN berkomitmen melakukan transformasi dengan memakai pembiayaan berbasis energi bersih (green financing).
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, green financing merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam bertransfomrasi sesuai perkembangan zaman. "Ini bukti perusahaan energi mampu beradaptasi dengan tantangan global dalam menciptakan energi bersih," kata Agung.
PLN, menurut dia, dapat mengoptimalkan peluang terutama dari sektor perbankan global yang sudah banyak membuka kesempatan dalam pembiayaan energi baru terbarukan. Saat ini sektor perbankan cukup gencar mendanai proyek-proyek serupa sehingga PLN harus bisa menangkap peluang tersebut.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zain mengatakan lahirnya dokumen tersebut merupakan komitmen publik pertama perusahaan untuk sustainable financing. Harapannya langkah ini dapat memperkuat program yang sedang berlangsung. Termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan proses bisnis di internal perusahaan agar sesuai dengan persyaratan internasional, terkait lingkungan dan perlindungan sosial.
ADB menyambut positif langkah PLN dalam menyediakan energi bersih. "Kami menantikan kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan berkualitas tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ucap Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara Ramesh Subramaniam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin meminta perusahaan pelat merah tersebut agar memakai dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 5 triliun untuk mengembangkan energi terbarukan. "Ini akan memberikan disiplin bagi PLN agar menggunakan uang pemerintah untuk strategi yang paling penting dan tujuan masa depan," katanya.
Bendahara Negara itu mengatakan Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 42% dengan dukungan internasional pada 2030. Sektor kelistrikan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha bauran energi terbarukan.
