Berita BPKP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Perintah itu keluar setelah terjadinya serangan siber ransomware.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengoreksi nilai kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Timah dari Rp 271 triliun menjadi Rp 300 triliun. Bagaimana rincian kerugian yang dihitung.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga di PT Timah Tbk tahun 2015 - 2022 bernilai fantastis. Bagaiamana temuan terbaru BPKP?

Nama Kepala BPKP Yusuf Ateh dikabarkan masuk sebagai calon anggota pansel KPK. Yusuf mengaku siap jika ditugaskan Presiden Joko Widodo.

BPKP juga menyampaikan adanya penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun

Langkah bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan terus berlanjut.

Erick Thohir meminta BPKP untuk memeriksa dana pensiun BUMN karena diduga terjadi fraud atau ada indikasi kasus korupsi di dana pensiun tersebut.

BPKP menyatakan, belum melakukan audit terhadap empat dana pensiun atau dapen BUMN yang bermasalah.

Pertamina menggandeng Kominfo dan BPKP untuk mentransformasi seluruh proses kerja sama.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mempersilahkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia jika ingin melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait permasalahan utang rafaksi minyak goreng.

Emiten konstruksi BUMN, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) diduga melakukan rekayasa penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sejak periode tahun 2016.

BPKP tak bisa langsung menindaklanjuti permintaan audit dari institusi atau lembaga.

BPKP menduga PT Waskita Karya sudah merekayasa laporan keuangan sejak 2016.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dalam lima tahun lagi.

BPKP mengungkapkan ada 58 proyek strategis nasional atau PSN yang belum dimulai.