UU Cipta Kerja: Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja, RUU PPP Disahkan DPR

Revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu poin revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP yakni memasukkan poin metode omnibus law. Revisi UU PPP ini sebagai bagian proses memperbaiki UU Cipta Kerja.

Gugatan uji formil pernah diajukan dalam UU Cipta Kerja.

Para buruh unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pemerintah mencabut omnibus law hingga revisi Undang-Undang KPK.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres yang mengatur pembentukan Bank Tanah pada akhir Desember 2021. Aturan ini terbit setelah MK memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja.

DPR akan membahas revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) secara pararel.

UU Cipta Kerja dan UU PPP akan dibahas secara pararel dalam masa sidang DPR 2022.

Hakim MK menyebut UU Cipta Kerja punya implikasi besar karena sudah banyak regulasi turunan yang dijalankan.

MK meminta pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja. Sedangkan Kominfo menargetkan migrasi dari TV analog ke TV digital akhir 2022. Bagaimana nasib migrasi ini?

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas soal revisi UU Cipta Kerja pada 6 Desember 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut BUMN terkena tiga dampak dari putusan Mahmakah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepastian dari Presiden Jokowi soal UU Cipta Kerja memberikan kepastian dan keyakinan bagi pelaku pasar. IHSG sesi pertama naik 0,41%. Menekan isu penyebaran Covid-19 varian baru Omicron.

Arsul mengatakan MK seharusnya memutuskan aspek formil dan materiil UU Cipta Kerja dalam waktu yang sama

Saat ini ada sejumlah undang-undang yang juga menggunakan pendekatan omnibus law dalam pembahasannya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja ditunggu pelaku pasar dan investor, setelah IHSG terkoreksi pada penutupan pekan lalu.