Berita UU Cipta Kerja Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

KSPI menilai UU Cipta Kerja menjadi salah satu penyebab 42.863 karyawan mengalami PHK selama Januari - Juli.

Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi beberapa bulan terakhir disebut akibat kondisi geopolitik. Situasinya bertambah runyam karena Indonesia kebanjiran produk dari luar negeri.

Titik lokasi demo buruh berikut akan dipenuhi ribuan buruh. Ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi, 5 juta buruh akan melakukan mogok nasional.

Pemerintah saat ini tengah merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa terus berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Fenomena PHK masih membayangi industri dan dunia kerja Tanah Air di 2024. Simak, bagaimana aturan pembayaran pesangon karyawan swasta menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

Kemenkop UKM) menemukan banyak bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta.

MK menolak gugatan yang diajukan oleh 15 federasi buruh dalam perkara nomor 40/PUU-XXI/2023, Senin (2/10) lalu. Atas putusan itu partai buruh akan mengajukan gugatan baru. Apa saja poinnya?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Shinta Kamdani menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi secara formil UU Cipta Kerja.

Hakim Konstitusi mengatakan pokok permohonan para pemohon mengenai uji materi UU Ciptaker tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh 15 federasi buruh dalam perkara nomor 40/PUU-XXI/2023. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menduga ada konspirasi politik.