UPAH - Berita Upah Minimum Terkini - Berapa Upah Terbaru Hari ini

UUpah Minimum Provinsi atau UMP 2025 berpotensi diumumkan hari ini (7/11). Berikut bocoran dari Menaker Yassierli.

Pemerintah masih membahas formulasi perhitungan kenaikan UMP 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun memastikan akan menerbitkan ketentuan penetapan upah minimum paling lambat 7 November 2024 sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Rekomendasinya akan digunakan sebagai pertimbangan perhitungan UMP 2025.

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara dan demo buruh menuntut kenaikan upah minimun 2025 menjadi foto pilihan pekan ini.

Sritex dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang, upah minimum yang rendah disebut sebagai faktor yang dapat dihindari untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Para pengusaha merekomendasikan alfa untuk UMP 2025 menyesuaikan PP Nomor 51 Tahun 2023. Sedangkan para buruh mendorong angkanya antara 0,3 sampai 1,0.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan membahas kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara rata-rata, laju inflasi barang bergejolak dalam lima tahun terakhir sudah mencapai 4,7%, mendekati rata-rata kenaikan UMR sebesar 5,3%.

Kadin memastikan para pengusaha telah mengimplementasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024 meski ada beberapa daerah yang melanggaran aturan terkait formula penetapan UM

Secara umum, besaran minimal gaji di Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebesar US$ 7,25 per jam. Nominal ini diatur dalam Fair Labor Standards Act (FLSA), yang dibuat oleh Departemen Tenaga Kerja AS.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mencatat lima daerah tak menetapkan UMP 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Seluruh pemerintah provinsi Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, dengan mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Buruh kecewa dengan keputusan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang menolak mayoritas rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari bupati/walikota.