banjir sumatra

Bahaya yang dibawa oleh alam tidaklah harus menjadi bencana (disaster), kalau ada keseriusan dalam mengantisipasinya. Antisipasi itu pun harusnya sudah dapat dilakukan sejak lama.

Akses darat ke Aceh Tamiang, yang sempat terputus karena banjir dan longsor, telah pulih, memungkinkan truk-truk bantuan dari Medan mengirim logistik.

Data MapBiomas menunjukkan tutupan hutan di ketiga provinsi itu berkurang signifikan dalam satu dekade terakhir, mengindikasikan adanya deforestasi.

Banjir mengisolasi sejumlah kabupaten di Aceh dan Sumut, membatasi akses dan menyebabkan krisis logistik serta BBM, memaksa warga mengantre dan menggunakan air sawah sehari-hari.

Pantauan Auriga Nusantara memperlihatkan ada peningkatan tiga kali lipat angka deforestasi di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam 10 bulan terakhir.

Pemerintah melalui Satgas PKH menyelidiki sumber kayu gelondongan terbawa banjir di Sumatra, menggunakan citra satelit dan koordinasi antar departemen untuk penegakan hukum.

Menteri LH Hanif Faisol mengatakan masalah banjir Sumatra berakar sejak lama dan meminta dukungan masyarakat untuk pemulihan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera sebagai kerja prioritas nasional, mempercepat distribusi dana dan logistik.

Menteri Koordinator Pratikno minta maaf atas penanganan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak optimal, disebabkan oleh kondisi geografis dan cuaca buruk.

Di Kota Langsa, Aceh, banjir mulai surut. Namun, akses bahan makanan dan BBM yang langka membuat warga terancam kelaparan.

Aryo mengatakan, perusahaan sawit yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO seharusnya tidak ada aktivitas pembukaan hutan alam.

Peneliti senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengatakan mayoritas DAS di Pulau Sumatra berada dalam kondisi kritis, dengan tutupan hutan alam kurang dari 25%.

CSR BRI Peduli bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di wilayah Sumatra, khususnya Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan infrastruktur terdampak banjir di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan milik pemerintah pusat.

Kemenhut menyatakan sampai saat ini belum ada satu pun PHAT di Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberikan akses SIPUHH sejak bulan Juli 2025.