KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka kasus suap proyek setelah tertangkap tangan diduga terima Rp 800 juta suap dan Rp 3,5 miliar gratifikasi.

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 15 kali Operasi Tangkap Tangan dengan mayoritas tersangka adalah kepala daerah dan pejabat terkait kasus suap dan korupsi.

Bupati Langkat Syah Afandim atau Ondim mulai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK menangkap Bupati Langkat Syah Adandin atau Ondim Bersama enam orang dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yaitu suap jual beli jabatan dan gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby sebagai tersangka.

KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka. Pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli pada awal Juni tengah didalami.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami nama-nama pejabat negara yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Alexander Marwata sampaikan amicus curiae untuk kasus TaniHub, minta perkara korupsi investasi dilihat proporsional dengan karakter industri modal ventura.

KPK mengusut kasus korupsi haji dengan menyasar sektor swasta, terkait manipulasi kuota haji khusus dan gratifikasi kepada pejabat Kemenag, serta berpotensi menjangkau anggota DPR.

KPK mensinyalir akan memeriksa Raffi Ahmad setelah namanya disinggung dalam persidangan kasus korupsi eks pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan ke-12 tahun ini dengan menangkap Bupati Muara Enim dan sembilan orang lainnya dari unsur pemerintah daerah dan swasta.

KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi baru terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan via SMS dan WhatsApp di PT BRI dan PT Telkom Indonesia.

Penyidik KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK menetapkan mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.