KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

KPK mengamankan 17 orang dan menyita uang ratusan miliar dalam OTT kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan di Bogor, yang diduga melibatkan pejabat Kementerian ATR dan Partai Golkar.

Harga saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) anjlok 6,02% pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (15/9), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Presiden Direktur Summarecon Agung

Artikel ini menganalisis proyeksi pergerakan Kurs Rupiah terhadap Dolar AS, mengulas faktor domestik dan global yang memengaruhi nilainya serta peran Bank Indonesia.

Mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menilai badan pengelola aset hasil Perampasan Aset harus independen, bukan di bawah Kejaksaan Agung, karena memerlukan keahlian multidisiplin yang lebih luas.

Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Amien Sunaryadi mengusulkan agar legislator mengubah judul Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyikapi penahanan pejabat Bea Cukai oleh KPK sebagai momentum awal reformasi internal untuk meningkatkan kepercayaan dan tax collection rate.

Pejabat Unsoed dibantu oknum luar kampus kedapatan melakukan penarikan pungutan liar ke orangtua dan guru.

Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala Bagian Akademik Unsoed masuk daftar tersangka.

Berikut ini profil Rektor UNSOED Akhmad Sodiq yang kena OTT KPK beserta informasi lainnya yang penting diketahui.

Rektor Unsoed dkk ditangkap KPK karena diduga menerima suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

KPK juga menangkap Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Prof. Noor Farid, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof. Norman Arie Prayogo dalam OTT

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-19 di 2026 dengan menangkap Rektor dan dua Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) atas dugaan korupsi.

KPK menduga aliran dana dari PT Bara Kumala Sakti ke anggota DPRD DKI Bebizie bukan honor menyanyi, melainkan terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

KPK menemukan aliran dana fee percepatan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke seorang anggota DPR.

Kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan proses penyidikan KPK dalam kasus korupsi kuota haji 2024, menyoroti minimnya pemeriksaan terhadap saksi kunci dari Pansus DPR.