KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

KPK menetapkan dan menahan mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka dugaan korupsi izin tinggal WNA, setelah operasi tangkap tangan di Imigrasi.

Istana Kepresidenan melalui Mensesneg menyatakan menghormati proses hukum KPK yang menahan Wakil Menteri Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi di Imigrasi.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia muncul dari dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan menggunakan rompi tahanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sedang mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Pencarian dilakukan berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Pakar hukum mengungkap kriminalisasi kebijakan kerap bermula dari penerapan pasal yang tak utuh, tanpa menyertakan unsur niat jahat atau iktikad buruk.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memprediksi majelis hakim akan menjatuhkan vonis bersalah pada mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

KPK memeriksa mantan Menag Ad Interim Muhadjir Effendy untuk mendalami dugaan korupsi kuota haji tambahan pada 2022, sesuai dengan perannya saat itu.

Usulan KPK untuk membatasi masa jabatan Ketua Umum partai politik memicu perdebatan antara penyegaran demokrasi dan stabilitas partai yang personalistik.

Menteri Sosial Gus Ipul meminta KPK memeriksa pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat dan telah menyerahkan seluruh data terkait, sambil menyatakan keyakinan tidak ada kebocoran dana.

Menteri Sosial Gus Ipul datang ke KPK untuk meminta masukan guna mencegah korupsi dalam program strategis Kemensos, terutama Sekolah Rakyat.

Kepala KSP Dudung Abdurachman menerima Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Peneliti menilai usulan KPK agar capres dan cawapres dari kader partai belum tentu efektif tekan korupsi politik.

Wagub Jatim Emil Dardak prihatin tiga kepala daerah di wilayahnya terjaring OTT KPK dalam setahun terakhir.

KPK mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan suap Rp5 miliar dari kepala OPD, namun baru terima Rp2,7 miliar periode Desember 2025-April 2026.