Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap'. Menuntut sejumlah hal, termasuk kajian ulang Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran.
Sebagai langkah memperkenalkan dunia kerja dan menyiapkan karir profesional untuk mahasiswa, Pusat Karier UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar bursa kerja "Career Compas Expo 2024"
Aksi demonstrasi massa buruh di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat berakhir ricuh usai MK menolak judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Nomor 6 Tahun 2023.
Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/4). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan.
Massa yang tergabung dari beragam elemen masyarakat memadati area depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah PERPPU Ciptaker.
Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (15/12). Massa aksi yang tergabung dari berbagai kampus.
Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan gelar unjuk rasa seribu lilin di wilayah Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk solidaritas terhadap korban mutilasi di Timika
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (5/9).
Para mahasiswa menolak RKUHP yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Mereka meminta Presiden dan DPR untuk terbuka membahas pasal-pasal yang bermasalah.
Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah tertembak saat unjuk rasa melawan Orde Baru. Kemarin, demonstrasi digelar untuk memperingati 24 tahun tragedi tersebut.
Berbagai elemen berunjuk rasa menolak upah minimum provinsi. UU Cipta Kerja dinilai tak bisa lagi menjadi dasar hukum lantaran Mahmakah Konstitusi memutuskannya sebagai inkonstitusional bersyarat.