Sudah dua pekan aturan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijalankan demi mengurangi polusi udara.
Instruksi tersebut ditujukan kepada tiga gubernur, tiga bupati, dan lima wali kota yang mengurus Jabodetabek. Solusi lain menekan polusi udara adalah uji emisi hingga penggunaan scrubber pada PLTU.
Heru tak mewajibkan sektor swasta mengambil langkah serupa. Ia menyerahkan kebijakan WFH kepada masing-masing perusahaan untuk menjaga kualitas udara Jakarta.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatur kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta dan sejumlah sekolah untuk KTT ASEAN 2023.
Pemerintah masih mendiskusikan wacana bekerja dari rumah atau work from home bagi para pegawai swasta sebagai solusi untuk mengatasi kualias udara buruk di Jakarta.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai menerapkan empat hari bekerja di rumah atau work from home (WFH) serta satu hari bekerja di kantor atau work from office (WFO).
OJK mengeluarkan aturan baru Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Mengalami Fluktuasi Signifikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH dengan kapasitas 50% bagi ASN mulai 28 Agustus hingga 7 September mendatang. Bagaimana pelaksanaannya?
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membuat instruksi gubernur untuk menerapkan WFH selama KTT ASEAN berlangsung di Jakarta pada 5-7 September.