RUU Pertanahan yang Penuh Pasal-Pasal Kontroversial

Penulis: Sorta Tobing

24/9/2019, 16.16 WIB

RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.

Telaah RUU Pertanahan
123RF.com/france68
Meskipun pengesahan RUU Pertanahan ditunda, para petani masih resah. Pasal-pasal karet masih berpotensi disahkan pada DPR periode 2019-2024.

Sejak pagi ratusan petani berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Hari ini merupakan Hari Tani Nasional. Kedatangan mereka, salah satunya, untuk menentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

Rancangan undang-undang itu tak jauh beda dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak pasal kontroversial dan tak luput dari kritik.  

Tapi nasib RUU Pertanahan masih lebih baik ketimbang undang-undang komisi antirasuah. Pembahasannya dialihkan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode mendatang.

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyampaikan hal itu kemarin. "Sikap pemerintah sangat memperhatikan suara masyarakat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).

Keputusan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR. RUU Pertanahan lolos dalam pembahasan rapat paripurna DPR hari ini.

Namun, para petani tak serta-merta percaya dengan ucapan itu. Mereka tetap datang untuk menunjukkan sikap. “Sekarang ditunda. Bisa saja November disahkan,” kata orator dari atas mobil komando di depan Silang Monas seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebelumnya berpendapat RUU Pertanahan yang ada sekarang bukanlah rancangan aturan yang sesuai dengan agenda reforma agraria. Justru, RUU itu tidak berpihak kepada rakyat, petani, juga masyarakat adat.

"RUU Pertanahan mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan dan setiap warga negara Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Prinsip reforma agraria adalah keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Nah, RUU Pertanahan tidak memiliki prinsip menyelesaikan konflik, sumber kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, dan pertimbangan ekologis. “Penyimpangan konstitusi dan UUPA terdapat hampir di seluruh bab dan pasal RUU itu,” ucap Dewi.

(Baca: Serikat Petani Demonstrasi di DPR Tolak Lima Undang-undang Bermasalah)

Aksi Menolak RUU Bermasalah
Aksi menolak RUU bermasalah, termasuk RUU Pertanahan. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

Persoalan kedua, RUU itu mencantumkan ketentuan pemerintah dapat menerbitkan hak pengelolaan (HPL) tanah berbasis hak menguasai negara. Pemerintah jadi memiliki hak untuk menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 42-45. Menurut Dewi, pasal-pasal ini dapat menimbulkan kekacauan. Apalagi, sebenarnya aturan serupa dengan konsep domein verklaring di zaman kolonial sudah dihapus di UUPA.

Yang ketiga, pasal 25 RUU Pertanahan mengubah perpanjangan hak guna usaha (HGU) dari 35 tahun menjadi bisa diperpanjang hingga dua kali sehingga total mencapai 90 tahun. Padahal, UUPA menyebutkan perpanjangan HGU hanya bisa dilakukan sekali.

Hal lain yang jadi persoalan adalah dalam pasal 79-81 RUU Pertanahan terkait sistem pengadilan pertanahan. Dewi menilai pembentukan pengadilan pertanahan tak bisa menyelesaikan konflik agraria struktural yang selama ini terjadi.

Justru, pembentukan pengadilan pertanahan dapat semakin melemahkan posisi petani, masyarakat miskin dan masyarakat adat atas tanah mereka. Alasannya, melalui pengadilan pertanahan yang akan diutamakan adalah masalah legalitas.

Padahal, banyak tanah petani, masyarakat miskin, dan masyarakat adat diukur bukan berdasarkan legalitas, melainkan prinsip keadilan sosial, pemulihan, hak, dan historis penempatan tanah secara turun-temurun.

(Baca: Darmin Klaim Demonstrasi Mahasiswa Tak Akan Berimbas ke Pasar Keuangan)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha