RUU Pertanahan Dinilai Tak Berpihak ke Petani dan Masyarakat Adat
Dalam RUU Pertanahan, pemerintah bisa langsung menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.
10 Agustus 2026
Berita Terkini Reforma Agraria Terbaru Hari ini
Lima Poin Kontroversial dalam RUU Pertanahan yang Akan Disahkan DPR
RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.
JK: Revisi UU Pertanahan untuk Akomodir Investasi dan Hak Masyarakat
UU Pertanahan di antaranya akan mengatur tentang pendaftaran tanah secara digital. Ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
Tak Produktif Lagi, Pemerintah Bagikan 978 Ribu Hektare Lahan Hutan
Lahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.
KPA Nilai Reforma Agraria di Era Jokowi Belum Sesuai Target
Redistribusi tanah dalam reforma agraria dinilai masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Hindari Isu Sensitif Perhutanan Sosial, Darmin: Tidak Perlu Ngebut
Sertifikasi tanah dan perhutanan sosial bagian dari legalisasi aset dalam reforma agraria. Sudah ada sertifikat perhutanan sosial 2,6 juta hektare.