Lima Poin Kontroversial dalam RUU Pertanahan yang Akan Disahkan DPR Nasional • 20 September 2019, 12.11 RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.
JK: Revisi UU Pertanahan untuk Akomodir Investasi dan Hak Masyarakat Nasional • 20 Agustus 2019, 17.25 UU Pertanahan di antaranya akan mengatur tentang pendaftaran tanah secara digital. Ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
Tak Produktif Lagi, Pemerintah Bagikan 978 Ribu Hektare Lahan Hutan Nasional • 7 Mei 2019, 14.40 Lahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.
KPA Nilai Reforma Agraria di Era Jokowi Belum Sesuai Target Nasional • 4 Maret 2019, 14.53 Redistribusi tanah dalam reforma agraria dinilai masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Hindari Isu Sensitif Perhutanan Sosial, Darmin: Tidak Perlu Ngebut Nasional • 26 Februari 2019, 16.59 Sertifikasi tanah dan perhutanan sosial bagian dari legalisasi aset dalam reforma agraria. Sudah ada sertifikat perhutanan sosial 2,6 juta hektare.