Berita Terkini Reforma Agraria Terbaru Hari ini

Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria akan melahirkan satu lembaga nonstruktural baru.

Reforma Agraria bagi Masyarakat Adat adalah soal pengakuan dan pemulihan hak, bukan sekadar pembagian sertifikat tanah, untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan sumber daya.

Rencana keputusan aturan reforma agraria berpotensi menambah risiko bagi emiten properti dan kawasan industri yang memiliki bank tanah atau land bank besar, seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

Pembahasan RUU Reforma Agraria menuai kritik karena dinilai mengabaikan akar masalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria yang mendera masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong petani sawit membentuk koperasi untuk membangun pabrik CPO dan masuk dalam hilirisasi sawit.

Perhutanan Sosial adalah instrumen reforma yang memperluas akses legal masyarakat untuk kelola hutan secara lestari, tingkatkan kesejahteraan, dan selesaikan konflik tenurial.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan tiga model reforma agraria, yakni legalisasi aset, redistribusi tanah, dan penataan akses ke perhutanan sosial.

Terdapat 7 asas hukum agraria dalam UUPA. Berikut ini asas dan penjelasannya.

Terdapat pengaturan terkait hak milik atas tanah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasannya.

Mafia tanah masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat karena tak pernah memandang latar belakang korban.

BPN melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjamin keamanan sertifikat elektronik.

RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.

Dalam RUU Pertanahan, pemerintah bisa langsung menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.

RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.

UU Pertanahan di antaranya akan mengatur tentang pendaftaran tanah secara digital. Ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan.