Manuver Prabowo dan Koalisi Super Gemuk Jokowi

Penulis: Sorta Tobing

15/10/2019, 06.00 WIB

Prabowo memberi sinyal Gerindra akan masuk koalisi Jokowi. Langkah ini dinilai tidak perlu dan tidak menjamin rekonsiliasi serupa terjadi di level bawah.

Pertemuan Jokowi-Prabowo di Istana
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan ini memberi sinyal Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintah.

Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden pada Ahad nanti, sinyal Partai Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah menguat. Paling tidak hal itu terlihat dari gerak-gerik pendiri dan pemimpin partai itu, Prabowo Subianto.

Pada Jumat lalu (11/10) ia bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Pertemuannya berlangsung sekitar satu jam. Kedua rival sengit ketika pemilihan presiden (Pilpres) 2019 itu berkali-kali melempar senyum dan tertawa.

Ketika melakukan konferensi pers bersama, Prabowo sempat menilai hubungannya dengan Jokowi. “Bisa dikatakan mesra gitu, Pak,” ucapnya kepada Jokowi yang berdiri di sebelahnya.

Jokowi lantas menimpali pernyataan Prabowo. Hubungannya bahkan lebih dari itu. “Sangat mesra,” kata Jokowi yang diiringi tawa keduanya.

Prabowo menyatakan siap membantu Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Gerindra akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga double digit.

Kalau tak bergabung dengan koalisi pemerintah, Gerindra akan tetap loyal sebagai penyeimbang. Prabowo tak mau kondisi itu disebut oposisi, tapi persatuan yang tetap diutamakan.

Usai sesi tanya-jawab, Prabowo dan Jokowi berfoto bersama. Bahkan Jokowi mengambil salah satu telepon seluler milik seorang wartawan. Ia mengajak Prabowo berswafoto dengan latar belakang awak media. Senyum lagi-lagi muncul dari keduanya.

(Baca: NasDem dan PPP Khawatirkan Wacana Gerindra Gabung Pemerintah)

Dua hari setelah pertemuan itu, Prabowo lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Pada Minggu malam mereka berjumpa di kediaman Paloh, kompleks Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Prabowo menyebut Paloh sebagai sahabat lamanya dari kecil. "Kami ini hubungan sudah lama, bersahabat. Kadang-kadang juga berbeda. Kadang-kadang berseberangan. Tetapi dalam suasana cinta tanah air, kita satu," kata Prabowo.

Sementara, Paloh mengatakan persahabatannya dengan Prabowo menjadi modal besar untuk membangun kehidupan kebangsaan. "Betapa saya bersyukur dan terima kasih, Mas Prabowo datang ke rumah sebagai sahabat, Ketua Umum Gerindra, jadi pasti banyak bercandanya. Itu pasti," ucapnya.

Keduanya mengaku mencapai tiga kesepakatan. Pertama, pemimpin partai akan memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain. Persatuan nasional menjadi orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.

Kedua, pemimpin parpol sepakat melakukan segala hal untuk mencegah dan melawan radikalisme yang berlawangan dengan Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.

Terakhir, pemimpin parpol sepakat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh. Hal ini menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan dan masa depan bangsa.

Pertemuan keduanya seolah meruntuhkan kabar Nasdem tak setuju Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja. Ketidaksetujuan ini yang kemudian membuat hubungan Paloh dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merenggang.

(Baca: Bantah Hubungan Retak, Nasdem: Surya Paloh dan Megawati Sering Telepon)

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh memberi sinyal Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

 

PAN dan PKS Tetap Oposisi

Sebenarnya tak hanya Gerindra saja yang terindikasi masuk dalam koalisi Jokowi. Partai Demokrat pun melakukan manuver serupa.

Ketua umum partai berlambang Mercy itu, Susilo Bambang Yudhoyono, juga melakukan pertemuan dengan Presiden pada Kamis lalu. Sejak saat itu, nama Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, muncul sebagai kandidat kuat calon menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Masuknya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi pemerintah berarti menyisakan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposisi.

Kondisi ini, menurut Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasa Syadzily, membuat demokrasi Indonesia menjadi monolitik. Seharusnya partai yang kalah Pilpres bisa menerima keadaan itu dan menunggu lima tahun lagi untuk saling berkontestasi.

Tanpa tambahan partai pun saat ini posisi koalisi Jokowi di parlemen sudah kuat. “Dengan 63% kursi di DPR, saya kira sudah menjadi modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politik,” katanya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar banyak mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke pemerintah. Masing-masing partai punya strategi sendiri. PKS sejauh ini masih mengikuti keputusan Majelis Syuro untuk berada di luar pemerintahan.

(Baca: Setelah Bertemu SBY, Jokowi Buka Peluang Rombak Susunan Kabinet Baru)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha