Utang Jumbo Pemerintah Buntut Stimulus Pandemi Corona

Penulis: Agustiyanti

1/6/2020, 08.20 WIB

Dampak pandemi corona dan stimulus mengatasinya memicu defisit anggaran hampir Rp 1.000 triliun. Pemerintah gali lubang-tutup lubang untuk bayar utang.

Telaah Utang
rudall30/123RF
Ilustrasi. Pemerintah memproyeksi defisit APBN tahun ini membengkak hingga mencapai Rp 1.028 triliun.

Pandemi corona tak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat. Brangkas pemerintah pun sampai tak cukup untuk membiayai berbagai stimulus dalam mengatasi Covid-19 itu di tengah penerimaan negara yang anjlok. Memperbesar utang pemerintah pun tak terhindari guna menutup defisit anggaran negara.

Dalam empat bulan pertama tahun ini, total utang pemerintah bertambah Rp 393,2 triliun menjadi Rp 5.172, 48 triliun. Posisi utang tersebut masih berpotensi membengkak. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini bisa melebar hingga 6,27 % terhadap produk domestik bruto.

“APBN bisa defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 % dalam rangka memerangi dan mendorong ekonomi agar bertahan di tengah tekanan virus corona dan diharapkan bisa pulih lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin pertengahan Mei kemarin.

Pernyataan ini merupakan pembaruan dari pelebaran target defisit APBN 2020 pada April lalu yang sudah dinaikkan menjadi 5,07 % terhadap PDB. Kenaikan utang menjadi Rp 852,9 triliun itu mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Pepres diteken Presiden Joko Widodo pada awal April setelah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Isinya memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk mencapai defisit anggaran di atas 3 % terhadap PDB.

(Baca: Sri Mulyani: Defisit APBN 2020 Berpotensi Tembus Rp 1.000 Triliun)

Namun kurang dari dua bulan, proyeksi pemerintah kembali berubah. Kebutuhan anggaran untuk stimulus ekonomi meningkat dari semula Rp 405 triliun menjadi Rp 641 triliun. Pendapatan negara pun diperkirakan lebih rendah dari angka dalam perpres perubahan APBN. “Akibat dari begitu banyak insentif pajak dan pelemahan ekonomi di semua sektor,” ujarnya.

Dalam outlook terbaru, pendapatan negara diprediksi hanya Rp 1.691,6 triliun, turun dari target sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sementara belanja negara melonjak Rp 106,3 triliun dari angka dalam Pepres Nomor 54 tahun 2020 menjadi Rp 2.720,1 triliun.

Akibatnya, proyeksi defisit anggaran pun membengkak dan berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang lebih besar. Dalam bahan rapat Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pekan lalu yang diperoleh Katadata.co.id, kebutuhan pembiayaan neto tahun ini bakal mencapai Rp 1.206,9 triliun untuk menutup defisit APBN dan pembiayaan investasi.

Dengan outlook pembiayaan tersebut, total utang pemerintah pada 2020 berpotensi mendekati atau bahkan menembus Rp 6.000 triliun dari posisi akhir tahun lalu Rp 4.778 triliun.

(Baca: Defisit Anggaran Melebar, Target Pembiayaan Utang Naik Jadi Rp 1.206 T)

Dalam bahan paparan yang sama, pemerintah memperkirakan rasio utang terhadap PDB  tahun ini melejit dari 30 % terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir tahun lalu menjadi 37,6 %. Bahkan, angka rasionya akan  terus naik hingga 38,3 % pada 2023. Ini lebih tinggi dari proyeksi yang sebelumnya dikeluarkan Bank Dunia, seperti terlihat dalam Databoks di bawah ini.

Lebih perinci, pemerintah memproyeksikan rasio utang pemerintah sebesar 37,5 - 38,5 % pada 2021, 37,5 - 38,4 % pada 2022, dan 37,3 - 38,3 % pada 2023.

Di sisi pengeluaran, beban berat juga terlihat dari kewajiban membayar utang tahun ini. Total utang jatuh tempo sebesar Rp 426,6 triliun. Akibatnya, total pembiayaan bruto mencapai Rp 1.633 triliun.

Dari mana uang untuk membayarnya? Seluruhnya akan bersumber dari utang, terdiri dari penerbitan surat berharga negara Rp 1.485,6 triliun dan penarikan pinjaman Rp 148 triliun. Seperti lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Rhoma Irama tentang utang, pemerintah bakal “Gali Lubang Tutup Lubang”.

Hingga Mei 2020, penerbitan SBN telah mencapai Rp 420,8 triliun, sedangkan pembelian SBN oleh perbankan di pasar perdana sebesar Rp 110,2 triliun seiring kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM). Di sisi lain, surat perbendaharaan negara yang jatuh tempo mencapai Rp 35,6 triliun.

(Baca: Tangani Corona, Utang Pemerintah Melonjak 14% jadi Rp 5.172 Triliun)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penerbitan utang pada awal tahun ini tercatat melonjak dibanding akhir tahun lalu. Selain karena defisit anggaran membengkak, pemerintah ingin memastikan ketersediaan anggaran belanja kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. “Ini bagian dari berjaga-jaga untuk ketersediaan anggaran,” ujar Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (20/5). 

Adapun kebutuhan penerbitan SBN pada Juni hingga Desember 2020 diperkirakan mencapai Rp 990 triliun. Pemerintah rencananya memenuhi target tersebut melalui lelang di pasar domestik, penerbitan surat utang ritel, SBN skema khusus ke BI, private placement, dan penerbitan SBN valas mencapai US$ 4-7 miliar.

RAPAT PARIPURNA DPR
Rapat Paripurna DPR masa persidangan III 2019-2020 Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang corona menjadi UU. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.)

 

Tak Punya Pilihan Selain Tambah Utang

Ekonom Indef Faisal Basri memperkirakan utang pemerintah pusat bakal naik tajam tahun ini. “Tak ada pilihan karena kapasitas kita amat terbatas. Tax ratio turun terus hingga mencapai titik terendah dalam setengah abad,” ujar Faisal dalam situs pribadinya Jumat kemarin.

Hingga April 2020, penerimaan pajak tercatat Rp 376,7 triliun, turun 3,1 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perincian realisasi penerimaan pajak empat bulan pertama tahun ini dapat dilihat dalam Databoks di bawah:

 

Faisal pun menilai defisit APBN masih berpotensi membengkak, terutama jika pandemi corona berkepanjangan. Apalagi, defisit APBN dalam kondisi saat ini diperbolehkan di atas 3 % terhadap PDB, tanpa ada lagi batasan. “Dengan apa ketekoran atau defisit ditutupi? Ya dengan tambah utang,” kata dia.

Seiring dengan kenaikan utang, beban bunga utang di masa depan pun diperkirakan meningkat. Pada tahun ini saja, pemerintah memperkirakan biaya beban utang mencapai Rp 338 triliun. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai defisit anggaran yang membengkak dan tambahan utang adalah konsekuensi dari stimulus yang digelontorkan pemerintah. “Belanja adalah stimulus bagi perekonomian, sedangkan pendapatan tak bisa mengandalkan perekonomian yang sedang ambruk,” ujarnya. 

Hampir seluruh negara di dunia, menurut Piter, melakukan hal yang sama. Amerika Serikat bahkan menggelontorkan stimulus lebih dari US$ 3 triliun atau sekitar Rp 44.000 triliun. Defisit anggaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini bahkan diperkirakan 18 % terhadap PDB pada tahun ini. 

(Baca: Beda Sikap Tiongkok dengan RI soal Utang untuk Stimulus Pandemi Corona)

Mengutip CNN, Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell bahkan menyatakan bukan waktunya khawtir dengan utang dalam kondisi saat ini. Kekhawatiran terhadap utang dinilai dapat menghalangi langkah untuk menyelamatkan ekonomi yang terpukul akibat pandemi corona. Total utang AS saat ini mencapai hampir US$ 25 triliun, terbesar di dunia. 

Bertumpu Pembiayaan pada Bank Sentral

Menurut Piter, defisit APBN tahun ini masih berpotensi membengkak lantaran kebutuhan stimulus ekonomi yang kemungkinan masih meningkat. Kebutuhan pembiayaan pun diperkirakan lebih besar.

Dalam situasi saat ini, pembiayaan di dalam  negeri akan sulit. Sementara utang luar negeri sangat sensitif dari sisi politik. Kondisi global juga tak menentu sehingga risikonya cukup besar.

Karena itu, menurut Piter, pilihan terakhir adalah pembiayaan dari bank sentral. Ia bahkan menyarankan Bank Indonesia dapat mencetak uang lebih banyak dan menyerap utang pemerintah. 

“Dalam kasus Indonesia, justru ada peluang untuk BI mencetak uang lebih. Mungkin untuk menyerap utang pemerintah sekitar Rp 1.000 triliun masih bisa,”kata dia. Kebijakan quantitative easing tersebut memang dapat menekan inflasi. Namun, Piter menambahkan, tak akan menimbulkan hiperinflasi seperti pada 1965.

(Baca: BI Pilih Pelonggaran Kuantitatif, DPR Dorong Cetak Uang, Apa Bedanya?)

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyebutkan pihaknya sejak awal tahun hingga saat ini telah membeli surat utang pemerintah di pasar perdana maupun pasar sekunder mencapai Rp 200,25 triliun. Dari jumlah tersebut, transaksi BI di pasar perdana Rp 34,05 triliun dan pasar sekunder Rp 166,2 triliun.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha