Inflasi Berpotensi Tembus 7% jika Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi
Pemerintah diprediksi tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Petalite dan Solar hingga akhir 2022 karena berisiko menyulut inflasi hingga 7,17% secata tahunan atau year on year (yoy). Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menjelaskan kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 akan berkontribusi pada inflasi yang diperkirakan menyentuh 0,93%.
Sedangkan, lonjakan harga Solar menjadi Rp 8.500 diperkirakan bakal mengerek inflasi sebesar 1,04%. Sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97%.
"Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2% yoy, sehingga total inflasi akan mencapai 7,17% yoy, bandingkan dengan inlasi pada 2021 hanya pada kisaran 3% yoy," kata Fahmy melalui pesan singkat pada Selasa (23/8).
Menurut Fahmy, inflasi sebesar 7,17% akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyaraka. Hal ini akan menekan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai pemerintah sebesar 5,4%. Selain itu, inflasi sebesar 7,17% akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin.
"Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM bersubsidi," sambungnya.
Fahmy pun mengakui bahwa beban APBN untuk subsidi energi pada tahun ini makin gendut hingga mencapai Rp. 502,4 triliun. Akan tetapi, mengutip keterangan dari Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi yang benar-benar dikeluarkan per 31 Juli 2022 baru sebesar Rp. 88,7 triliun atau 42,5% dari pagu. Sementara realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg yang sudah tersalurkan Rp 62,7 triliun dan subsidi listrik Rp 26 triliun.
Realisasi subsidi energi tersebut diantaranya untuk 8,6 juta kilo liter BBM baik solar maupun minyak tanah, LPG 3 Kg sebanyak 3,8 metric ton. Listrik bersubsidi sudah diberikan kepada 38,5 juta pelanggan.
"Perlu diingat bahwa beban subsidi Rp 502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi BBM, LPG 3 kg, dan Listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi," jelas Fahmy.
Selain pengeluaran riil subsidi BBM, pemerintah perlu memperoleh tambahan pemasukan riil di APBN akibat harga komoditas yang masih tinggi. Salah satunya dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA). Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan realisasinya akan melampaui target tahun ini sebesar Rp 226,5 triliun.
Pemerintah telah merevisi target PNBP SDA dari target awal APBN sebesar Rp 121,9 triliun menjadi Rp 226,5 triliun melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022. Target PNBP SDA tersebut, terdiri dari PNBP SDA migas sebesar Rp 139,1 triliun dan PNBP SDA non-migas sebesar Rp 87,4 triliun. Realisasi setoran PNBP SDA tahun ini juga diperkirakan jauh di atas tahun lalu yang sudah melambung.
Pada 2021, Sri Mulyani berhasil meraup Rp 149,5 triliun, naik 53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara hingga paruh pertama tahun ini, setoran PNBP SDA sudah mencapai Rp 114,6 triliun. Realisasinya sudah mencapai separuh dari target tahun ini. Nilai ini juga nyaris mencapai realisasi PNBP SDA sepanjang tahun lalu.
"Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM bersubsidi pekan ini, bahan tidak juga tahun ini. Menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini pertaruhannya cukup besar," ujar Fahmy.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga BBM bersubsidi harus dinaikan untuk mengurangi beban keuangan negara untuk sektor energi yang sudah mencapai Rp 502,4 trilun pada tahun ini.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," kata Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (18/8).
Berikut daftar harga BBM di negara Asia Tenggara menurut data Global Petrol Price per 15 Agustus 2022:
