Perusahaan Turki Ikut Lelang Tol Probolinggo-Banyuwangi

Selain konsorsium BUMN, perusahaan asal Turki menyatakan minat mengikuti lelang proyek jalan tol Probolinggo - Banyuwangi.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
29 September 2017, 16:13
Gerbang Tol Brebes Timur
Katadata
Gerbang di jalan tol Brebes Timur-Pemalang ketika dalam tahap pembangunan di Desa Lembarawa, Brebes, Jawa Tengah, Senin (22/5) . ANTARA FOTO/Oky Lumkansyah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut saat ini ada dua pihak yang mengikuti lelang proyek jalan tol Probolinggo - Banyuwangi. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan peminat tol sepanjang 171 kilometer tersebut adalah konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan asal Turki.

"Selain konsorsium BUMN, ada perusahaan asal Turki," kata Herry kepada wartawan, Jumat (29/9). (Baca: Jokowi Minta Jepang Ikut Danai Proyek Tol Trans Sumatera)

Konsorsium BUMN yang menyatakan minat mengikuti lelang jalan tol Probolinggo - Banyuwangi adalah PT. Jasa Marga, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, serta PT. Brantas Abipraya (Persero).

Herry juga mengatakan ada dua ruas lainnya yang siap dilelang yakni ruas tol Jakarta - Cikampek Selatan serta ruas tol Serang Panimbang dengan pembayaran secara berkala (availability payment) oleh Pemerintah. Dia menargetkan akhir tahun ini paling tidak Probolinggo - Banyuwangi serta Jakarta - Cikampek Selatan akan masuk Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

"Kalau bisa terkejarlah (akhir tahun PPJT)," katanya. 

Herry yakin peminat Serang - Panimbang dengan pembayaran secara berkala akan banyak. Ini lantaran investasi tol tersebut akan diganti oleh pemerintah sehingga diharapkan banyak investor jalan tol yang memasukkan dokumen.

"Yang senang dengan pendapatan tetap pasti tertarik," katanya.

Di sisi lain Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Revisi ini merupakan upaya pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan pembangunan proyek jalan tol yang masih sepi peminat.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Morewanto beberapa waktu lalu menjelaskan, salah satu isi dari revisi PP tersebut adalah jalan tol yang sudah habis masa konsesinya bisa kembali difungsikan menjadi jalan tol atau jalan umum.

Jika akan difungsikan menjadi jalan tol, maka pemerintah berhak melakukan penugasan kepada BUMN yang sahamnya 100% dimiliki negara. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penunjukan langsung atau lelang terhadap tol baru yang telah selesai dibangun.

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait