Berstatus Tersangka, Setnov Ikut Sidang Paripurna Soal RUU Pemilu

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Novanto duduk bersebelahan dengan Fadli di barisan pimpinan DPR.
Ameidyo Daud Nasution
20 Juli 2017, 11:27
setya novanto
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menghadiri Sidang Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Setya hadir di rapat paripurna pertama kali sejak menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Novanto duduk bersebelahan dengan Fadli di barisan pimpinan DPR.  

Novanto muncul di ruang sidang sejak pukul 10.58 WIB. Dia hadir bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai perwakilan dari pemerintah.

 

Sebelum Sidang Paripurna RUU Pemilu dimulai, Novanto memimpin pelantikan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR. Selama sepuluh menit, Novanto memimpin sumpah jabatan anggota DPR baru, Erwin Tobing dari F-PDIP.

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi sumpah jabatan yang dipimpin Novanto.

(Baca: Koalisi Pemerintah Belum Satu Suara Jelang Paripurna RUU Pemilu)

Sejak Novanto menjadi tersangka, muncul desakan agar dirinya mundur dari pimpinan DPR. Salah satunya dari Koordinator Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Dia mengatakan, Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR sebagai langkah menghormati proses hukum. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh Novanto ketika proses hukum terkait dirinya sedang berjalan.

Sementara itu pimpinan DPR sepakat mempertahankan Setya Novanto meduduki kursi Ketua, meskipun Novanto berstatus sebagai tersangka.  (Baca: Setya Novanto Didesak Mundur dari Kursi Ketua DPR)

Keputusan mempertahankan Setya Novanto diambil dalam rapat pimpinan yang di antaranya dihadiri Novanto, dengan para Wakil Ketua DPR yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

"Tidak ada perubahan konfigurasi, pimpinan DPR tetap seperti sekarang ini," kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (18/7)

Setya Novanto, lanjut Fadli, akan tetap menjadi ketua, kecuali ada perubahan keputusan dari Partai Golkar yang mengusungnya.

Kedudukan Novanto masih sebagai Ketua DPR disebut merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

(Baca: Jejak Setya Novanto di Sidang Korupsi e-KTP)

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Kadir Johnson Rajagukguk mengatakan, status tersangka Novanto tak akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai Ketua DPR.

Dalam UU MD3 pasal 87 ayat 2 huruf c, tersebut disebutkan bahwa pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait