Cabut PPKM, Presiden Jokowi Bilang Bukan untuk Gagah-Gagahan
Presiden Jokowi menjelaskan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM untuk memicu kegiatan ekonomi nasional pada 2023. Dia berharap pencabutan kebijakan PPKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri menjadi lebih baik dari 2022.
Pemerintah mengambil keputusan ini berdasarkan data tingkat positif kasus harian dan kematian selama 10 bulan terakhir. Data tersebut menunjukkan penyebaran Covid-19 terkendali.
"Kami cabut PPKM bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian 10 bulan terakhir angka-angka menunjukkan bahwa kami bisa mengendalikan Covid-19," kata Presiden Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (2/1).
Jokowi mengatakan kebijakan pencabutan kebijakan PPKM berdasarkan asas kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Menurutnya, pencabutan tersebut juga dilandaskan kajian ilmiah dari para epidemiolog di dalam negeri.
Salah satu angka yang disajikan para epidemiolog adalah angka imunitas yang mencapai 98,5% dari survei serologi pada Juli 2022. Sehingga dia mengatakan pencabutan PPKM bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi global.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pencabutan PPKM membuat intervensi pemerintah seperti kewajiban memakai masker dan menunjukkan hasil rapid-test Antigen atau PCR tidak berlaku. Namun Tito mengingatkan pemerintah dapat kembali memberlakukan PPKM jika dirasa perlu.
"Ini bukan akhir dari pandemi. Kalau ada lonjakan kasus positif Covid-19 yang signifikan, PPKM dapat diterapkan kembali," kata Tito di Istana Negara, Jumat (30/12).
Oleh karena itu, Tito belum membubarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau Satgas Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, Satgas Covid-19 akan terus mengawasi penyebaran Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah.
Tito menilai keberadaan Satgas Covid-19 penting agar pemerintah dapat cepat melakukan intervensi terkait penyebaran Covid-19 bila ada hal yang sangat penting. Dengan demikian, Tito tetap mendorong masyarakat untuk menggunakan masker di ruangan tertutup dan transportasi publik.
Adapun, Tito meminta agar masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan dalam bentuk apapun tetap memakai masker secara sukarela.
