Sri Mulyani Peringatkan Risiko Besar Banjir Stimulus dan Insentif

Agatha Olivia Victoria
12 Maret 2021, 18:14
Sri Mulyani, APBN, Kementerian Keuangan, countercylical
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dampak dari kebijakan countercylical.

Pemerintah akan melanjutkan kebijakan countercyclical alias memperbesar pengeluaran dan menebar insentif untuk menjaga perekonomian tahun ini akibat tertekan pandemi Covid-19. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, kebijakan tersebut memiliki risiko dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Kebijakan countercyclical dalam APBN dilakukan melalui penyesuaian belanja yang belum mendesak. Dengan kebijakan tersebut, defisit anggaran pun melebar hingga 6,09% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020 dan rencananya akan kembali mencapai 5,7% PDB pada tahun ini. Umumnya, defisit APBN hanya berkisar di level 3%.

Advertisement

"Setiap langkah kebijakan tidak hanya memberi manfaat, tetapi ada konsekuensinya," kata Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu, Jumat (12/3).

Mengutip buku berjudul "Global Risk Report 2021 " oleh World Economic Forum, Sri Mulyani membeberkan beberapa risiko yang akan dihadapi Indonesia maupun dunia karena kebijakan fiskal yang countercyclical di tengah pandemi. Dalam tiga sampai lima tahun ke depan, risiko yang kemungkinan terjadi yakni adanya penggelembungan aset atau asset bubble, ketidakstabilan harga, gejolak komoditas alias commodity shock, krisis utang, bahkan risiko geopolitik.

Sedangkan untuk lima sampai 10 tahun ke depan, risiko yang dihadapi akan lebih rumit lagi. Konsekuensi yang perlu diwaspadai yakni perubahan iklim, konsentrasi daya digital, ketidaksetaraan digital, dan kegagalan keamanan siber.

Bendahara negara ini menuturkan, di Indonesia sendiri, amanat kebijakan countercylical APBN di tengah pandemi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Adapun terdapat dua tugas utama untuk Otoritas Fiskal dalam beleid itu yakni membantu dan melindungi perekonomian RI dan masyarakat namun di sisi lain harus mulai menjaga APBN dalam jangka menengah.

"Sebuah tugas yang saling berlawanan namun tetap harus dilaksanakan secara seimbang, tepat waktu dan tepat ukuran," kata dia.

Sebagai gambaran, kebijakan countercyclical artinya mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang resesi dan kontraksi seperti saat ini, pemerintah akan memperbesar pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak dalam berbagai bentuk insentif.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement