Darmin: Penerimaan Negara, Persoalan Mendasar Ekonomi Tahun Ini
KATADATA - Perekonomian Indonesia tahun ini tidak hanya menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global. Persoalan lebih mendasar yang dihadapi pemerintah adalah seretnya penerimaan negara, terutama penerimaan dari sektor perpajakan.
“Harus diakui sebagian persoalan dari luar. Tapi kita juga mengidap pelemahan, salah satunya penerimaan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Economic Outlook 2016 di Jakarta, Selasa (1/12). Menurutnya, ada fakta menarik yang luput dari perhatian banyak orang. Yaitu, sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak perusahaan. “Hampir 90 persen.”
Padahal, di negara lain yang perekonomiannya sudah lebih mapan, mayoritas penerimaan pajak dari perorangan alias individu. Alhasil, ketika terjadi guncangan perekonomian, konsumsi masyarakat tidak banyak berubah sehingga penerimaan pajak tak ikut terganggu. Berbeda kalau penerimaan didominasi pajak perusahaan, ketika perekonomian melambat maka setoran pajak akan ikut menurun.
Darmin membandingkan kondisi yang terjadi tahun ini dengan tahun 2009. Penerimaan juga sempat terganggu karena krisis ekonomi yang mulai terjadi setahun sebelumnya. Bedanya, seretnya penerimaan negara tahun ini berdampak pada terganggunya pengeluaran pemerintah. Padahal, pengeluaran pemerintah diharapkan menjadi tumpuan dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Di tempat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyoroti seretnya penerimaan pajak tahun ini. Ia menaksir, kekurangan pajak (shortfall) mencapai Rp 430 triliun atau sekitar 33 persen dari target penerimaan tahun ini Rp 1.294 triliun. “Terbuka (terus terang) saja, tidak mungkin selama Desember bisa (bertambah penerimaan pajak) Rp 400 triliun. Artinya kurang pajak,” katanya.
Konsekuensinya adalah pemerintah menggenjot penerimaan pajak dengan berbagai cara atau memangkas belanja negara. Yang paling mungkin dilakukan, menurut Kalla adalah mengurangi belanja, seperti pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. “Kesulitannya adalah, yang bisa dikurangi sebagian anggaran pembangunan karena tidak mungkin (memotong) gaji (pegawai),” imbuhnya.
