Holding BUMN Energi Tunggu Restu Pemegang Saham PGN
Pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi masih belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini. Selain masih menunggu payung hukum, pembentukan induk usaha yang dipimpin oleh PT Pertamina (Persero) ini juga membutuhkan persetujuan pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anak usahanya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, aturan yang akan menjadi payung hukum induk usaha BUMN energi diharapkan rampung akhir Agustus nanti. Selain BUMN energi, bakal ada juga peraturan pembentukan empat holding BUMN lainnya, yaitu BUMN sektor tambang, perbankan, jalan tol dan perumahan. (Baca: Pembentukan Superholding Masih Menanti Revisi UU BUMN)
Untuk sektor energi, Rini mengatakan, pembentukan holding juga harus menunggu persetujuan pemegang saham PGN. “Kalau PGN tunggu Rapat Umum Pemegang Saham dulu. Akhir tahun sudah selesai semuanya,” kata dia di Jakarta, Senin (25/7).
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, draf Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan holding sudah diteken oleh Menteri BUMN. Saat ini, draf itu menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan, kemudian Sekretaris Negara hingga ke Kejaksaan Agung. “Terakhir nanti Presiden yang tanda tangan,” ujar dia.
Edwin mengatakan, tim bersama Pertamina dan PGN tengah menyusun lima pokok kerja. Mulai dari operasi setelah induk usaha terbentuk sampai dengan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing perusahaan BUMN.
Ke depan, dia berharap, kehadiran induk usaha yang melibatkan Pertamina dan PGN ini tidak lagi menimbulkan duplikasi investasi, khususnya untuk pipa gas. Holding ini juga diharapkan merajut kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dengan target bauran energi. “PLN butuh gas yang banyak untuk selesesaikan (pembangkit listrik) 35.000 Mega Watt. Holding ini bisa menyediakan gas dalam jumlah yang besar,” kata dia. (Baca: Porsi Gas di Pembangkit Listrik Naik Jadi 25 Persen)
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman juga mengatakan holding ini bisa menghindari duplikasi investasi pipa antara Pertamina dan PGN. Dengan begitu, menghemat dana investasi sampai US$ 1 miliar dalam lima tahun ke depan.
Arief menambahkan, kehadiran holding dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh kedua BUMN tersebut. Salah satu contohnya adalah penggunaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) milik PGN. “Dari Pertamina, di luar untuk keperluan PLN, pun sebetulnya dengan adanya kilang baru dan kilang peningkatan kapastias seperti yang di Cilacap, kami juga membutuhkan hal tersebut,” kata dia.
Di samping itu, ada sinergi operasi yang di luar sumber daya manusia. Yakni dengan mengoptimalkan pipa transmisi yang dimiliki oleh anak usahanya, yakni Pertamina Gas dan pipa distribusi gas yang dimiliki PGN.
Holding inijuga bisa membuat infrastruktur gas berkembang secepat mungkin. “Karena kadang itu bisa agak lama untuk investasi kalau tidak jelas siapa mau melakukan apa. Dengan begitu tentunya harga bisa optimal untuk para konsumen,” ujar dia. (Baca: Holding Pertamina-PGN Membuat Harga Gas Lebih Murah)
Sementara itu, manajemen PGN belum berkomentar mengenai jadwal dan agenda RUPS tersebut. Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup belum membalas pesan yang disampaikan oleh Katadata.
