Total penawaran yang masuk mencapai Rp 36 triliun, sehingga lelang surat utang negara (SUN) mengalami kelebihan permintaan 2,4 kali.
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Rekomendasi JP Morgan yang menurunkan peringkat investasi di Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”, ternyata tidak menyurutkan minat investor asing untuk mengoleksi Surat Utang Negara (SUN). Buktinya, dalam lelang perdana SUN pada Selasa lalu (3/1), total penawaran yang masuk mencapai Rp 36 triliun.

Dari jumlah itu, pemerintah menetapkan penerbitan SUN sebesar Rp 15 triliun. Artinya, lelang perdana SUN di tahun ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak 2,4 kali.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sekadar informasi, pemerintah dalam lelang tersebut menawarkan lima seri SUN dengan tanggal jatuh tempo yang beragam. Penawaran tertinggi masuk untuk seri SPN03170404 bertenor tiga bulan yaitu sebesar 14,97 triliun, dengan tawaran imbal hasil (yield) 5,74-6,4 persen. Adapun yang berhasil dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun.

(Baca juga: Riset Dianggap Ganggu Stabilitas, JP Morgan Diputus Pemerintah)

Sedangkan lelang yang dimenangkan untuk SPN12180104 bertenor satu tahun sebesar 5,3 triliun, dan FR0059 yang jatuh tempo 15 Mei 2027 sebesar Rp 1,87 triliun. Adapun dua seri lainnya tidak dimenangkan atau tidak jadi diterbitkan. Penerbitan SUN atau settlement dilakukan Kamis ini (5/1).

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan SUN gross sebesar Rp 596,8 triliun. Dana hasil penjualan surat utang itu di antaranya untuk membiayai defisit anggaran dan pembayaran utang.

Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran minimnya animo investor asing terhadap surat utang Indonesia gara-gara hasil riset yang dirilis JP Morgan pada 13 November 2016. Dalam riset tersebut, bank investasi asal Amerika Serikat itu melihat kenaikan imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan gejolak pasar obligasi akibat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

(Baca: Kementerian Keuangan: JP Morgan Buat Riset Tak Kredibel)

Akibatnya, bakal mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara ekonomi berkembang (emerging market). Dampak lanjutannya, menurut JP Morgan, Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia naik sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut. Bersandarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor.

Meski JP Morgan memberikan penilaian buruk, lembaga pemeringkat internasional yaitu Moody’s dan Fitch masih menyematkan peringkat layak investasi (investment grade) untuk utang Indonesia. Bahkan, pada Desember lalu, Fitch mendongkrak prospek peringkat utang luar negeri Indonesia dari Stabil menjadi Positif.

(Baca: Dinilai Tak Kredibel, Riset JP Morgan Cuma Sedikit Bahas Indonesia)

Sementara itu, Kepala Ekonom Goldman Sachs’ Andrew Tilton menilai tingginya imbal hasil yang ditawarkan pemerintah Indonesia bakal cukup menahan arus keluar modal asing dari SUN. Apalagi, kondisi ekonomi Indonesia yang sudah membaik.

“Indonesia sudah membuat penyesuaian positif sejak taper tantrum di 2013, termasuk defisit transaksi berjalan yang menipis, utang luar negeri bruto yang menurun, dan cadangan devisa yang lebih tinggi, semuanya itu mengurangi kerentanan,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Rabu (3/1). (Baca juga: Rapor 2016 Pemimpin Asia, Jokowi Mencetak Nilai Biru)

Artikel Terkait
Ada 25 perusahaan pelat merah yang diperkirakan bakal menerbitkan obligasi tahun ini.
Pemerintah menargetkan penerbitan surat utang bruto sebesar Rp 686,5 triliun tahun ini. Namun, target tersebut bisa saja dinaikkan bila defisit anggaran membengkak. 
Sistem baru untuk emiten bank ini akan mempercepat proses perizinan penerbitan obligasi dan sukuk dari yang semula membutuhkan waktu 105 hari dapat menjadi hanya 22 hari.