Jokowi Rancang Sasaran Utama Kebijakan Ekonomi yang Adil
Pemerintah tengah mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata tahun ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan masyarakat. Caranya dengan menetapkan sejumlah target atau sasaran utama pemerataan tersebut.
Rencana kebijakan tersebut akan dimatangkan pemerintah dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1). Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini memiliki agenda: kebijakan ekonomi berkeadilan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, kebijakan pemerintah itu nantinya memiliki setidaknya tiga sasaran pokok utama. Tiga sasaran utama itu terkait dengan kepemilikan lahan, kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sasaran-sasaran utama itu akan ditopang oleh sekitar 10 kebijakan.
(Baca: Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan Properti)
Isu keadilan serta pemerataan ekonomi memang merupakan sasaran khusus yang ingin dicapai pemerintah pada tahun ini. Dalam rapat kabinet paripurna perdana di awal tahun ini, Jokowi menekankan bahwa mulai awal 2017 ini pemerintah akan fokus pada pemerataan.
"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan (gini ratio) masyarakat Indonesia per Maret 2016 sebesar 0,397. Meski angkanya menurun dibandingkan enam bulan sebelumnya, ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Pada 2019 mendatang, pemerintah menargetkan nisbah gini turun hingga 0,36.
(Baca: Pemerataan Pembangunan Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand)
Jokowi meminta para menteri bekerja keras menurunkan tingkat ketimpangan tersebut dengan banyak cara. Salah satunya adalah kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang akan dilakukan secara masif.
Pemerintah juga tengah menggulirkan wacana pemberian tarif pajak yang lebih tinggi untuk tanah menganggur. Tujuan utamanya agar pemanfaatan lahan lebih produktif, bukan sekadar diborong untuk investasi.
Pemerintah juga terus memperkuat akses permodalan untuk rakyat. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.
Pemerataan dalam hal pendidikan juga dianggap penting. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Jokowi menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai menyasar kalangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.
"Saya sudah bilang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar KIP diberikan kepada semua anak yatim," katanya. (Baca: Setop Spekulan, Tanah ‘Nganggur' Akan Kena Pajak Progresif)
Selain di bidang ekonomi dan pendidikan, pemerintah menyasar pemerataan dan keadilan di sektor hukum bagi masyarakat miskin. Salah satunya dengan wacana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kecil yang memperjuangkan keadilan. Rencananya hal tersebut akan masuk dalam paket reformasi hukum jilid II.
"Jadi kalau (masyarakat miskin) ada masalah, bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau bahkan cuma-cuma," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, beberapa waktu lalu.
