Menurutnya opini mengenai Perppu 2/2017, melawan umat islam, sengaja digoreng untuk kepentingan Pemilu 2019.
UKP PIP
Kepala Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kiri belakang) bersama sembilan anggota melakukan sumpah dalam pelantikan UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6). Sembilan anggota dari U ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu membahas berbagai topik, mulai dari masalah ketimpangan ekonomi, politik, hingga polemik full day school.

Usai pertemuan, Syafii mengatakan ketimpangan ekonomi perlu segera ditangani agar tidak ada lagi prahara sosial. Dia juga menyampaikan sebuah ide yaitu setiap kabupaten dan kotamadya memiliki pengusaha dengan komitmen kerakyatan. Hal ini dirasakan sejalan dengan pertumbuhan berkeadilan yang menjadi komitmen pemerintah saat ini.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ketimpangan ekonomi ini harus segera dibenahi. "Sebab jika tidak ini timbul lagi nanti perkara sosial. Seperti Mei 1998 itu kan hancur kita," kaya Syafii usai bertemu Jokowi  di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dalam mengurangi ketimpangan ini dengan banyak mencabut izin tanah yang dimiliki konglomerat. Selanjutnya, usaha kecil dan menengah juga harus diberdayakan.

Syafii mengaku telah berbicara dengan tiga konglomerat kelas hiu untuk memperdayakan masyarakat ungtuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan begitu, diharapkan bisa menurunkan gejolak sosial.

(Baca: PBNU dan 13 Organisasi Islam Dukung Perppu Ormas Anti-Pancasila)

Syafii juga mengingatkan ketimpangan ini layaknya rumput kering yang mudah terbakar. Kegiatan-kegiatan radikal yang mengatasnamakan agama seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini, bisa menjadi pemicunya. Dia juga menceritakan bahwa Jokowi cukup kaget dengan istilah yang disampaikan dirinya akan fenomena tersebut.

"Ini lah rongsokan peradaban Arab yang kalah," kata Syafii yang juga menjabat Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Bahkan, dia menentang dan mempertanyakan opini mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tentang Ormas, yang dianggap melawan umat islam. Menurutnya isu ini memang sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik

"Ini semua digoreng isu ini untuk 2019, dan Presiden Jokowi enggak perlu itu," ujarnya. (Baca: Perppu Ormas Bakal Terganjal Partai "Oposisi" di DPR)

Mengenai polemik rencana kebijakan  full day school atau kebijakan delapan jam dan lima hari sekolah, Syafi’i beranggapan hanya masalah komunikasi saja. Dia menyarankan agar pemerintah menyampaikan hal ini secara benar, sehingga tak ada lagi sesuatu yang dapat menjurus ke fitnah.

Syafi'i mengaku tidak membahas soal reshuffle dengan Jokowi, tapi di antaranya membicarakan masalah politik. Sayangnya dia enggan menjelaskan lebih rinci isi pembicaraan itu. "Yang agak politik tidak akan saya sampaikan," katanya.

Artikel Terkait
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok/Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki
Perpanjangan moratorium gambut molor dua bulan sejak habisnya masa berlaku Instruksi Presiden yang terakhir.
Apabila para menteri setuju, Jokowi akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai bekal pembahasan RUU ini dengan DPR.