Jokowi Tekan Kemiskinan, Subsidi Naik, Transfer Daerah Justru Turun
Presiden Joko Widodo menyatakan, belanja negara tahun 2018 bakal diarahkan terutama untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun. Nominal tersebut meningkat Rp 71,1 triliun atau 3,33% dari anggaran tahun ini.
“(Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan) akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8). (Baca juga: Jokowi Janji akan Fokus pada Pemerataan Ekonomi dan Keadilan Sosial)
Ia memaparkan, pemerintah berencana memperbanyak jumlah penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta, dan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi 92,4 juta orang. Selain itu, pemerintah menerapkan bantuan pangan non-tunai dan akan memperbanyak penerima manfaatnya.
Pemerintah juga tetap mengalokasikan belanja subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik. Tujuannya, untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Khusus untuk subsidi energi, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 103,7 triliun atau naik 15,4% dibanding alokasi tahun ini. Sedangkan subsidi non energi direncanakan sebesar Rp 69 triliun atau turun 12,6% dibanding alokasi tahun ini.
Di sisi lain, untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar-daerah, Jokowi menyatakan pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan irigasi sepanjang 781 kilometer.
Selain itu, ia juga berencana meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya melalui pembangunan dan rehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, pembangunan sanitasi air limbah untuk 853 ribu kepala keularga, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Baca juga: Defisit Anggaran 2,19%, Inilah Postur RAPBN 2018)
“Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama, baik BUMN, BUMD, pemerintah daerah, maupun pihak swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif seperti melalui KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai infrastruktur,” kata dia.
Meski belanja negara naik, namun transfer ke daerah direncanakan hanya sebesar Rp 701,1 triliun. Nominal tersebut turun Rp 5,2 triliun atau 0,7% dibanding alokasi tahun ini. Sedangkan dana desa direncanakan tetap Rp 60 triliun. Jokowi berharap alokasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 1.443,3 triliun tahun depan. Nominal tersebut naik Rp 76,3 triliun atau 5,6% dibanding yang dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat terdiri atas anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 814,1 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp 629,3 triliun. Adapun belanja non K/L terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 231,3 triliun dan subsidi Rp 172,4 triliun.
