Menteri Susi juga menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menjamin perlindungan maupun pemberdayaan nelayan dan pembudidaya kecil.

Meningkatkan kesejahteraan nelayan agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mewujudkannya, sejumlah langkah diambil Menteri Susi seperti pengadaan infrastruktur kapal angkut ukuran 5-30 GT hingga 10 juta benih ikan untuk budidaya. KKP juga melakukan pendampingan penggantian cantrang dengan alat tangkap ramah lingkungan yang diperbolehkan pemerintah.

Di aspek pembiayaan, KKP membentuk program kredit usaha perikanan dengan menggandeng OJK dan sejumlah bank. Sejak dibentuk pada 2015, realisasi kredit perikanan yang dinamakan JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) selalu melebihi target. Pada 2015, realisasi kredit JARING mencapai Rp 6,7 triliun dari target sebesar Rp 5,4 triliun. Demikian halnya pada 2016, realisasi mencapai Rp 17,6 triliun dari target Rp 9,2 triliun. Hal ini menunjukkan industri perikanan mengalami perkembangan yang positif.  

Menteri Susi juga menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menjamin perlindungan maupun pemberdayaan nelayan dan pembudidaya kecil. Payung hukum ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 45/2009 tentang perikanan. RPP itu mengatur ihwal penghapusan pungutan nelayan kecil, membangun fasilitas pendidikan maritim, hingga menyediakan perumahan bagi para nelayan.

Jeany Hartriani