Pembangunan IKN Hadapi Klaim Tanah Masyarakat Adat hingga Petani
Pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) masih menghadapi permasalahan tanah. Kantor Staf Presiden mengatakan, beberapa area tanah di lokasi IKN tengah diklaim oleh masyarakat adat hingga kelompok tani.
"Saat ini tim juga menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris kesultanan Kutai maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam keterangan pers, Senin (21/3).
Adapun terdapat beberapa kategori lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan IKN, yang terdiri dari zona inti dan zona pengembangan. Zona inti tersebut meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.671 hektare, Kawasan IKN 56.180 hektare, dan Wilayah Darat IKN 256.142 hektare.
Abetnego memastikan, tidak ada penguasaan tanah pada zona Kawasan Inti Pusat Pemeritahan. Hal ini lantaran zona tersebut merupakan fresh land di kawasan hutan.
Sementara itu, terdapat indikasi penguasaan-penguasaan eksisting lahan, baik oleh masyarakat, perusahaan, institusi, ataupun pihak lain terkait di zona pengembangan. Untuk itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan tengah melakukan inventarisasi dan verifikasi.
Abetnego mempersilakan seluruh pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah IKN Nusantara untuk mengajukan klaim. Ia mengatakan, klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur, yakni Kanwil BPN Kaltim dan Kantah Balikpapan.
