Siswa Daerah 3T akan Kantongi Dana BOS Lebih Besar pada 2021

Kenaikan anggaran pendidikan pada tahun depan akan dialokasikan dalam bentuk kenaikan dana bantuan operasional sekolah untuk siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
27 Oktober 2020, 07:50
pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, anggaran pendidikan
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/aww.
Ilustrasi. Banyak sekolah di daerah 3T tidak mendapat dana yang cukup karena memakai sistem anggaran BOS berdasarkan jumlah siswa.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan pada tahun depan mencapai Rp 550,5 triliun, naik 0,5% dari proyeksi realisasi tahun ini sebesar Rp 547,8 triliun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kenaikan anggaran pendidikan akan dialokasikan dalam bentuk kenaikan dana bantuan operasional sekolah untuk siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jadi mulai 2021 daerah tersebut akan menerima dana BOS per siswa lebih besar dari kota yang sudah mapan," ujar Nadiem dalam acara Cerita di Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10).

Menurut Nadiem, dana BOS pertama kalinya pada tahun depan tidak  diberikan berdasarkan jumlah siswa. Ini lantaranlama itu. Biaya keperluan sekolah di daerah 3T lebih mahal dibandingkan wilayah lain tetapi  jumlah siswa lebih sedikit. 

"Sekolah di wilayah 3 T dirugikan dengan skema lama," kata dia.

 

Aktris yang kini memiliki yayasan pendidikan, Dian Sastrowardoyo berharap anggaran yang lebih besar untuk  daerah 3T dapat ikut membangun wilayah tersebut. Apalagi, jika guru di daerah tersebut memiliki gaji lebih besar. 

"Dengan begitu, guru terbaik se-Indonesia berlomba ingin mengajar ke tempat itu," ujar Dian dalam kesempatan yang sama.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap anggaran pendidikan tahun depan dapat dipergunakan untuk mereformasi di bidang pendidikan. Namun, ia menyarankan agar program yang menjadi bagian dari reformasi pendidikan di uji coba sebelum benar-benar diterapkan. Dengan demikian, implementasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar 

"Sulit mengimplementasikan ide pemerintahan pusat untuk dilaksakan pemerintah daerah," kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan pendidikan menjadi salah satu fokus anggaran pemerintah pada tahun depan.  Selain itu ada enam bidang lainnya. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 169,7 triliun yang digunakan untuk mengakselerasi pemulihan akibat Covid-19. Anggaran tersebut juga untuk melaksanakan reformasi jaminan kesehatan nasional dan mempersiapkan health security oreparedness.

Kedua, perlindungan sosial dengan alokasi anggaran hingga Rp 421,7 triliun. Dana tersebut untuk mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population.

Ketiga,  infrastruktur dengan anggaran Rp 413,8 triliun. Ini dalam rangka penyediaan pada layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.

Keempat, yaitu sektor ketahanan pangan dengan anggaran Rp 104,2 triliun untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Kelima, pariwisata dengan alokasi anggaran Rp 15,7 triliun untuk mendorong pemulihan sektor tersebut. Pemulihan dilakukan dengan fokus lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.

Keenam, teknologi dan informasi dengan anggaran sebesar Rp 29,6 triliun. Ini menjadi sangat penting karena pengalaman Covid-19 banyak kegiatan menggunakan teknologi untuk mendukung seluruh aktivitas.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait