Sri Mulyani: APBN Berperan Penting untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan peran penting APBN sebagai instrumen dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta fiskal daerah.
Hal ini sampaikan Sri Mulyani saat memberikan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan secara daring pada Selasa (20/4) lalu.
“APBN tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, harus dikelola secara akuntabel dan harus menjawab berbagai tantangan-tantangan, guncangan ekonomi yang terjadi seperti waktu pandemi dan sekarang, dalam kondisi geopolitical global dan juga dari sisi perlemahan ekonomi global,” kata Sri Mulyani.
Berbagai program pembangunan pada tahun 2024 difokuskan untuk beberapa hal yang menjadi proritas pemerintah, di antaranya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani.
Selain itu, tahun ini prioritas pemerintah pada belanja utama yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan. Kemudian pembangunan infrastruktur yang mengendepankan konektivitas dan efisiensi.
"Serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Kita juga melihat bahwa pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan kita selain IKN dan food security/ketahanan pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pembangunan di daerah sangat tergantung dari peranan APBN untuk mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah serta perekonomian daerah.
"Transfer ke daerah yang terdiri dari DAU, DAK, dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya dari tahun 2014 terus meningkat nilai nominalnya," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, kondisi ini menggambarkan bahwa daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian di masing-masing daerah.
“Transfer ke daerah, tentu juga diharapkan sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional, sehingga dampak dari APBN dan APBD menjadi jauh lebih meningkat apabila allignment dan sinkronisasi dari strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD terjadi,” ujar Sri Mulyani.
Jokowi Optimis Ekonomi RI Tumbuh di 2024
Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuha lebih baik pada tahun ini. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 5,05% dengan inflasi yang terkendali di level 2,57%.
Selain itu, kata Jokowi, cadangan devisa Indonesia mencapai di US$ 145 miliar dengan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 36 miliar atau kira-kira Rp 570 triliun pada 2023.
"Current account deficit kita juga surplus di 0,16%. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa (20/2).
Meski demikian, Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan agar tetap waspada terhadap pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.
“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga ada global financial crisis, dan juga jatuhnya Silicon Valley Bank, yang mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.
“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75% dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65% di 2023,” kata dia.
Lebih lanjut, Kepala Negara ini juga mendorong pengembangan sektor UMKM melalui perbankan dan asuransi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM.
“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%, ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ujarnya.
