Bolong Penerimaan Pajak Tak akan Membuat Defisit APBN 2020 Membengkak

Agatha Olivia Victoria
22 Desember 2020, 08:55
penerimaan pajak, defisit anggaran, pembiayaan utang
123RF.com/Sembodo Tioss Halala
Ilustrasi. Penerimaan pajak hingga November 2020 hanya mencapai Rp 925,34 triliun atau 77,2% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun.
  • Penerimaan pajak diproyeksi kembali tak mencapai target tahun ini
  • Defisit Anggaran mencapai 5,6% terhadap PDB hingga akhir November 
  • Pembiayaan utang tembus Rp 1.065 triliun

Penerimaan pajak masih kekurangan Rp 273,46 triliun untuk mencapai target di sisa satu bulan terakhir tahun ini. Meski ada potensi target pajak kembali meleset, defisit anggaran tahun ini tak berpotensi melampaui pagu Rp 1.039,2 trilun atau 6,37% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan pajak hingga November 2020 hanya mencapai Rp 925,34 triliun atau 77,2% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Realisasi tersebut juga anjlok 18,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Meski masih tertekan, penerimaan pajak pada November sebenarnya mengalami sedikit perbaikan, ada pertumbuhan secara bulanan sebesar 29%," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (21/12).

Kementerian Keuangan memproyeksii rasio perpajakan terhadap PDB tahun ini hanya akan mencapai 7,9%, turun dari tahun lalu sebesar 9,76% seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.

Penerimaan pajak paling anjlok terjadi pada PPh migas mencapai 44,8% dibandingkan November 2019 menjadi Rp 29,2 triliun atau 91,5% dari target. Sedangkan pajak nonmigas turun 17,3% menjadi Rp 896,2 triliun atau 76,8% dari target.

Dari komponen pajak nonmigas, PPh nonmigas turun paling dalam mencapai 20% menjadi Rp 896,2 triliun atau 77,1% dari target, disusul PPN yang turun 14,1% menjadi Rp 55,2 triliun atau 55,2% dari target.

"Untuk pajak bumi bangunan karena nilainya relatif kecil, kami bisa mengumpulka Rp 19,1 triliun atau dekat dengan realisasi tahun lalu Rp 20,4 triliun," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan yang anjlok juga tak lepas dari pemanfaat insentif pajak dan restitusi yang masih meningkat.

Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat lebih baik. Penerimaan cukai masih tumbuuh positif 8,3% mencapai Rp 83,7 trilun atau 87,8% dari target. Sedangkan pendapatan bea masuk dan bea keluar turun 12% menjadi Rp 32,4 triliun.

"Penerimaan bea dan cukai masih baik, proyeksi akhir tahun akan diatas target," ujarnya.

Sri Mulyani juga mencatat penerimaan negara bukan pajak turun 15,9% menjadi Rp 3049 triliun. Namun, realisasinya telah mencapai 103,7% target. Total penerimaan negara dalam 11 bulan mencapai Rp 1.423 triliun, turun 15,1% dari periode yang sama tahun lalu atau 83,7% dari target.

"Defisit anggaran hingga bulan November masih on track sebesar Rp 883,7 triliun atau 5,6% terhadap PDB," katanya.

Belanja negara naik 12,7% dari Rp 2.046,6 triliun pada November 2019 menjadi Rp 2.306,7 triliun. Secara perinci, Rp 1.558,7 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp 748 triliun.

"Ini kenaikan belanja yang dipakai untuk penanganan pandemi dan dampaknya," ujarnya.

Pengeluaran pemerintah yang naik 20,5% dari Rp 1.293,6 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga Rp 852,2 triliun dan belanja non K/L Rp 706,5 triliun. Sementara TKDD yang terkontraksi 0,7% dari Rp 752,9 triliun terdiri atas transfer ke daerah Rp 682,9 triliun serta dana desa Rp 65,1 triliun.

Meski demikian sisa lebih pembiyaan anggaran atau SILPA hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 2211 triliun, atau lebih dari empat kali lipat periode yang sama tahun lalu Rp 51,6 triliun.

Halaman:
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...